Xi Jinping Ingin Kaum Muda di Hong Kong Pindah ke China

In this image made from UNTV video, Chinese President Xi Jinping speaks in a pre-recorded message which was played during the 75th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 22, 2020, at U.N. headquarters in New York. The U.N.s first virtual meeting of world leaders started Tuesday with pre-recorded speeches from some of the planets biggest powers, kept at home by the coronavirus pandemic that will likely be a dominant theme at their video gathering this year. (UNTV via AP) — Foto: Ilustrasi Presiden China Xi Jinping (UNTV via AP)

Beijing -

Presiden Xi Jinping menyerukan langkah-langkah baru untuk membuat kaum muda di Hong Kong pindah ke China daratan. Seruan ini muncul usai berbulan-bulan aksi protes yang dipimpin mahasiswa di wilayah semi-otonom itu.

Dilansir Nypost, Kamis (15/10/2020) langkah-langkah tersebut difokuskan pada "memperdalam integrasi" antara kaum muda di Hong Kong, Makau dan provinsi Guangdong "untuk meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap tanah air," kata Xi, menurut laporan Bloomberg News.

Hal itu disampaikan Xi pada pidatonya pada hari Rabu (14/10) di Shenzhen, menandai peringatan 40 tahun kota itu menjadi zona ekonomi khusus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

China harus "memanfaatkan sepenuhnya platform penting kerja sama Guangdong-Hong Kong-Makau untuk menarik lebih banyak orang muda dari Hong Kong dan Makau untuk belajar, bekerja dan tinggal di daratan," kata Xi.

Kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam hadir mendengarkan pidato Xi setelah membatalkan pidato kebijakan tahunannya yang dijadwalkan pada hari Rabu (14/10).

Xi juga memuji Shenzhen sebagai kota ekonomi model dan menyarankan hubungan yang lebih kuat antara kota itu dan Hong Kong serta Makau untuk menciptakan kekuatan regional.

"Kita juga harus terus mendorong dan membimbing rekan-rekan kita di Hong Kong, Makau dan Taiwan serta orang Tionghoa perantauan untuk memainkan peran penting mereka dalam investasi, kewirausahaan dan keterbukaan dua arah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi baru untuk pengembangan khusus zona ekonomi," katanya.

Tahun lalu, kerusuhan meletus di Hong Kong setelah RUU ekstradisi ditandatangani yang memungkinkan warga Hong Kong dibawa ke China daratan untuk diadili.

Undang-undang tersebut akhirnya ditarik tetapi demonstrasi pro-demokrasi terus berlanjut.

China menanggapi dengan menindak para pengunjuk rasa dengan memberlakukan undang-undang keamanan baru, yang secara tajam membatasi hak untuk berkumpul dan kebebasan pers.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump merespons UU keamanan itu dengan menangguhkan perjanjian ekstradisi dan menghentikan perjanjian pajak timbal balik dengan Hong Kong.