Pakistan Larang Penggunaan TikTok untuk Tekan Konten Tak Bermoral

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 10 Okt 2020 01:01 WIB
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 21: A young man holding a smartphone casts a shadow as he walks past an advertisement for social media company TikTok on September 21, 2020 in Berlin, Germany. U.S. President Donald Trump has given preliminary approval for Oracle, Walmart and other investors to take over TikTok and create a new U.S.-based company called TikTok Global. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
Foto: Ilustrasi (Getty Images/Sean Gallup)
Islamabad -

Pakistan melarang penggunaan aplikasi berbagi video populer TikTok. Pelarangan ini karena pihak berwenang ingin menekan tindakan konten yang tidak bermoral.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (9/10/2020), TikTok yang berasal dari Cina telah menjadi sensasi global dengan klip video pendeknya memiliki basis pengguna yang besar di kalangan anak muda Pakistan, dengan menarik jutaan pengikut.

Tetapi hal itu mendapat reaksi di Pakistan, di mana dalam beberapa bulan terakhir beberapa aplikasi kencan termasuk Tinder dan Grindr juga telah dilarang dan YouTube diancam akan ditutup.

Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) mengatakan TikTok telah gagal mematuhi dua peringatan, yang menuntutnya memblokir konten tidak bermoral, cabul dan vulgar.

"Aplikasi tersebut gagal untuk sepenuhnya mematuhi instruksi, oleh karena itu dikeluarkan petunjuk untuk pemblokiran aplikasi TikTok di negara ini", kata PTA dalam sebuah pernyataan.

Warga Pakistan Tidak Dapat Mengakses Aplikasi

Penasihat media digital untuk Perdana Menteri Imran Khan, Arslan Khalid, sebelumnya mengklaim 'eksploitasi, objektifikasi & seksualisasi gadis-gadis muda di TikTok' menyebabkan rasa sakit bagi orang tua.

Awal pekan ini, TikToker Pakistan Jannat Mirza menjadi yang pertama di negara itu yang mencapai 10 juta pengikut, dengan lip-sync dan klip gerak lambat di antara kontennya.

"TikTok adalah sumber utama hiburan bagi masyarakat kelas bawah dan menengah Pakistan, serta warga yang buta huruf yang mencakup setengah dari populasi karena berbasis video dan mudah digunakan," kata Usama Khilji, seorang aktivis hak digital, yang mengatakan larangan itu melanggar kebebasan berbicara.

Akhlaq Ahmed, yang mengelola akun TikTok dengan teman-teman dari kota terpencil Jhal Magsi di Provinsi Balochistan, mengatakan berita itu seperti 'kehilangan seseorang dari keluarga saya'.

"Larangan itu tidak adil dan tidak dapat dibenarkan...alih-alih melarang aplikasi, PTA seharusnya meminta TikTok untuk melarang pengguna tersebut," katanya tentang konten tidak bermoral.

(rfs/rfs)