Otoritas China menghukum lebih dari 16 ribu pejabatnya yang melanggar aturan berhemat. Pelanggaran yang dilakukan termasuk mempraktikkan birokratisme yang menghambat roda pemerintahan.
Seperti dilansir Xinhua News Agency, Senin (28/9/2020), Komisi Pusat Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional pada Partai Komunis China (CPC) dalam pernyataannya mengumumkan bahwa total 16.731 pejabat China dihukum sepanjang bulan Agustus. Bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak disebutkan lebih lanjut.
Hanya disebutkan bahwa para pejabat yang dihukum itu terlibat dalam 11.259 kasus yang dianggap melanggar aturan berhemat di negara tersebut.
Menurut pernyataan itu, para pejabat yang dihukum juga termasuk 28 pejabat level prefektur atau setara dan 859 pejabat level distrik atau setara.
Di antara mereka yang dihukum, sebanyak 10.143 pejabat di antaranya dinyatakan bersalah atas birokratisme atau praktik formalitas demi birokasi. Sebanyak 6.693 kasus lainnya terkait birokratisme tengah diselidiki.
Sementara itu, disebutkan juga dalam pernyataan itu bahwa otoritas China menyelidiki 4.566 kasus hedonisme dan perilaku boros, seperti memberi atau menerima hadiah, memberikan tunjangan atau bonus yang tidak sah dan menyalahgunakan uang negara untuk jamuan makan.
Terkait kasus-kasus itu, terdapat 6.588 pejabat yang telah dihukum. Bentuk hukuman yang diberikan tidak disebut lebih lanjut.
CPC diketahui merilis 8 poin aturan berhemat sejak akhir 2012 lalu untuk memerangi praktik-praktik kerja yang tidak diinginkan.
(nvc/ita)
