Sekelompok pembangkang Arab Saudi yang tinggal mengasingkan diri di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, mengumumkan pendirian sebuah partai oposisi. Partai baru ini menjadi perlawanan politik terorganisir pertama di bawah pemerintahan Raja Salman.
Diketahui bahwa Arab Saudi adalah monarki absolut yang tidak mentolerir oposisi politik apa pun. Namun, pembentukan partai yang diberi nama Partai Majelis Nasional ini terjadi di tengah tindakan keras negara yang berkembang terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi.
"Dengan ini kami mengumumkan pembentukan Partai Majelis Nasional, yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di kerajaan Arab Saudi," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (23/9) waktu setempat, seperti dilansir kantor berita AFP dan Al-Jazeera, Kamis (24/9/2020).
Partai tersebut dipimpin oleh aktivis hak asasi manusia terkemuka yang berbasis di London, Inggris, Yahya Assiri. Para anggotanya termasuk akademisi Madawi al-Rasheed, peneliti Saeed bin Nasser al-Ghamdi, Abdullah Alaoudh yang berbasis di Amerika Serikat dan Omar Abdulaziz yang berbasis di Kanada, demikian menurut sumber yang dekat dengan organisasi tersebut kepada AFP.
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami ... untuk membentuk masa depan yang demokratis dan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," ujar Assiri, sekretaris jenderal partai, seperti dikutip AFP.
Assiri, mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi, sebelumnya telah mendirikan organisasi hak asasi manusia, ALQST yang berbasis di London. Organisasi tersebut telah membuat katalog tentang apa yang disebutnya pelanggaran Saudi yang meluas termasuk penangkapan aktivis wanita, akademisi dan anggota keluarga kerajaan.
Assiri mengatakan, pengumuman pembentukan partai baru ini disampaikan pada saat "ruang lingkup politik telah diblokir ke segala arah".
"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan pembunuhan politik, kebijakan yang semakin agresif terhadap negara-negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang didorong untuk meninggalkan negara itu," ujarnya.
