.webp)
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memperpanjang penetapan status bencana nasional di seluruh wilayah Filipina hingga setahun. Perpanjangan ini akan memampukan pemerintah untuk menarik dana darurat lebih cepat guna memerangi pandemi virus Corona (COVID-19).
Seperti dilansir Associated Press, Selasa (22/9/2020), di bawah status bencana nasional, pemerintah juga bisa memanfaatkan polisi dan militer untuk menegakkan hukum dan ketertiban selama pandemi Corona.
Duterte pertama kali menempatkan Filipina dalam status bencana nasional pada Maret lalu, ketika jumlah kasus Corona dikonfirmasi mendekati angka 200 kasus dengan selusin kematian. Kini, Filipina mencatat lebih dari 290 ribu kasus Corona, dengan nyaris 5 ribu kematian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan pada Senin (21/9) malam waktu setempat, Duterte mengecam para pengkritik yang menuduh pemerintahannya tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan Corona.
"'Cukup' apa yang Anda inginkan? Ada rumah sakit, tempat tidur dan rumah duka. Semuanya ada," tegas Duterte, yang secara spesifik kemudian menyebut nama Wakil Presiden Leni Robredo, yang memimpin oposisi.
"Anda tahu Leni, jika Anda mau, jika Anda benar-benar ingin membasmi COVID, mari kita semprot Filipina atau Manila dengan pestisida untuk membunuh semua ... Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, sungguh, adalah memakai masker, pakailah masker wajah dan hanya itu dan tunggu vaksinnya," cetusnya.
Dengan diperpanjang selama setahun, maka status bencana nasional akan diberlakukan hingga September 2021 mendatang.
Status ini akan digunakan utamanya untuk menarik dana darurat dengan lebih cepat di mana saja di negara ini. Para pejabat juga bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng selama bencana nasional.
Sementara itu, pembatasan karantina seperti social distancing akan tetap berlaku seperti sekarang ini.
Duterte juga menyatakan bahwa larangan penempatan perawat, dokter dan tenaga medis Filipina lainnya dengan kontrak kerja di luar negeri, telah dicabut. Mereka yang tidak menandatangani kontak kerja di luar negeri, tetap dilarang meninggalkan Filipina demi memastikan tenaga medis tercukupi.
