Filipina Tunda Pembebasan Awal Marinir AS yang Bunuh Transgender

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 17:13 WIB
Pembebasan marinir AS atas pembunuhan seorang perempuan transgender ditunda (AFP Photo)
Foto: Pembebasan marinir AS atas pembunuhan seorang perempuan transgender ditunda (AFP Photo)
Manila -

Seorang marinir Amerika Serikat (AS) yang dihukum karena membunuh seorang wanita transgender akan tetap ditahan di Filipina. Pengadilan masih meninjau keputusan yang sebelumnya soal pembebasan awal di tengah masa hukuman 10 tahun penjara yang dijalaninya.

Seperti dilansir AFP, Kamis (3/9/2020), Joseph Scott Pemberton yang berpangkat Lance Corporal atau setara Kopral II ini telah dibui atas kasus pembunuhan Jennifer Laude pada Oktober 2014, yang dia temui di sebuah bar saat istirahat dari latihan militer di kota utara Olongapo.

Pengadilan Olongapo memutuskan pada hari Selasa (1/9) bahwa Pemberton memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal karena perilaku yang baik saat ditahan di penjara khusus di markas militer Filipina di Manila.

Dia telah menjalani separuh dari masa hukumannya selama 10 tahun penjara.

Namun rencana pembebasan lebih awal untuk Pemberton telah ditangguhkan setelah saudara perempuan dari korban menggugat putusan tersebut dalam sebuah gugatan yang meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali, kata juru bicara Biro Pemasyarakatan Gabriel Chaclag.

Pengacara Pemberton, Rowena Flores, mendesak pembebasannya segera. "Setiap hari dia mendekam di penjara merupakan pelanggaran hak konstitusionalnya," kata Flores kepada AFP.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, yang sebelumnya mewakili keluarga Laude sebagai pengacara selama persidangan, mengatakan pengadilan telah "melampaui jangkauan yudisial".

"Jangan lepaskan dia dulu. Keputusannya belum final dan executory," kata Roque.

Hukuman Pemberton berada di bawah Perjanjian Pasukan Tamu Filipina dan Amerika Serikat (VFA), yang mencakup pertanggungjawaban hukum atas pasukan AS yang ikut serta dalam operasi militer di negara Asia Tenggara tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menjauh dari AS, untuk mengejar kerja sama ekonomi yang lebih besar dengan China sejak mengambil alih kekuasaan pada 2016. Pada Februari, dia memberi tahu Washington bahwa Filipina akan menghentikan VFA karena dugaan campur tangan AS dalam perang melawan narkoba.

Namun Manila kemudian menunda pencabutan itu, dengan alasan "perkembangan politik dan lainnya di kawasan".

(rdp/nvc)