Amerika Serikat (AS) didakwa melanggar hukum internasional usai membunuh komandan pasukan elite Quds di Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani. Dalam serangan itu, Soleimani wafat usai diserang oleh pesawat nirawak milik negeri Paman Sam itu.
Seperti dilansir BBC, Jumat (10/7/2020) Jenderal Soleimani yang berpengaruh itu tewas bersama sembilan orang lainnya di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak pada tangggal 3 Januari silam atas permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Trump berdalih Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara AS dan merencanakan serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan negara itu.
Namun dalam laporannya, pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, mengatakan AS tidak memberikan cukup bukti tentang serangan yang tak dapat dihindarkan sehingga sampai perlu membunuh Soleimani.
Laporan PBB tersebut dikeluarkan sepekan setelah Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Trump dan 35 orang lainnya atas pembunuhan sosok jenderal paling berpengaruh di Iran tersebut.
Mereka menghadapi tuduhan pembunuhan dan terorisme, dan Interpol diminta bantuannya untuk menahan Trump dan ke-35 orang lainnya.
Agnes Callamard menyampaikan laporannya dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Dalam laporan itu disebutkan AS tidak memberikan bukti yang menunjukkan Soleimani secara khusus merancang serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan AS, khususnya di Irak, sehingga perlu segera diambil tindakan dan dengan demikian serangan terhadap Soleimani dapat dibenarkan.
"Mayor Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas strategi militer, dan langkah di Suriah dan Irak. Tetapi karena tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, maka tindakan yang dilakukan AS melanggar hukum."
Tonton juga '19 Orang Tewas dalam Ledakan di Klinik Iran':
