UU Keamanan Hong Kong Disahkan, Menlu AS: Ini Hari Menyedihkan

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 10:15 WIB
Secretary of State Mike Pompeo delivers a statement on Iraq and Syria, at President Donald Trumps Mar-a-Lago property, Sunday, Dec. 29, 2019, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci)
Foto: Menlu AS Mike Pompeo (AP Photo/ Evan Vucci)

Para kritikus telah lama mengatakan bahwa UU ini melanggar otonomi Hong Kong dan dapat digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat. Undang-undang tersebut juga dikhawatirkan akan menghilangkan hak dan kebebasan pusat keuangan global ini.

Ketika masih menjadi RUU, UU Keamanan ini sempat memicu demonstrasi besar-besaran di Hong Kong dan mengundang kecaman internasional sejak diumumkan oleh Beijing pada bulan Mei.

Namun China mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk mengatasi aktivitas separatis, subversi, terorisme, dan kolusi dengan unsur-unsur asing - dan menolak kritik karena dianggap sebagai campur tangan dalam urusannya.

Sementara itu, aktivis demokrasi dari Hong Kong, Joshua Wong, mengatakan dalam akun Twitternya bahwa langkah pemerintah China dalam mengesahkan undang-undang keamanan nasional adalah tanda berakhirnya Hong Kong yang selama ini dikenal oleh dunia.

Joshua Wong, 23, dan wakil pemimpin kelompok pendukung demokrasi di grup Demosisto seperti Agnes Chow dan Nathan Law juga mengumumkan pengunduran diri mereka dari grup itu pada Selasa (30/06) hanya selang beberapa jam setelah laporan bahwa parlemen China mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial tersebut. Wong sebelumnya mengatakan ia akan menjadi "target utama" undang-undang itu.

"Jika suara saya tidak akan segera terdengar, saya berharap komunitas internasional akan terus berbicara untuk Hong Kong dan meningkatkan upaya nyata untuk mempertahankan sedikit kebebasan terakhir kami," ujar Joshua Wong di akun Twitternya. Wong mengatakan dirinya tidak akan meninggalkan Hong Kong.


(rdp/ita)