.webp)
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un telah memimpin pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea. Pertemuan itu memutuskan untuk menunda rencana aksi militer terhadap Korea Selatan.
Dilansir Reuters, Rabu (24/6/2020) kantor berita resmi Korea Utara KCNA melaporkan bahwa pertemuan itu juga membahas dokumen-dokumen yang menguraikan langkah-langkah untuk "semakin memperkuat pencegahan perang negara itu".
Baca juga: Korsel Vs Korut Merembet ke Perang Pamflet |
Ketegangan politik kedua negara itu meningkat atas rencana kelompok-kelompok di Korea selatan untuk menyebarkan pamflet propaganda ke Korea utara. Menurut Pyongyang rencana itu melanggar kesepakatan antara keduanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada hari Selasa (16/6) lalu, Korea Utara meledakkan gedung kosong di perbatasan. Peristiwa itu menandakan Korea utara menyatakan berakhirnya dialog dengan Korea Selatan dan mengancam akan melancarkan aksi militer.
Adik Kim, Kim Yo Jong memperingatkan tindakan pembalasan pekan lalu terhadap Korea Selatan yang dapat melibatkan militer. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut aksi militer itu.
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) kemudian mengatakan telah mempelajari 'rencana aksi' untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterisasi di bawah pakta antar-Korea dan 'mengubah garis depan menjadi benteng'
Militer Korea Utara terlihat memasang pengeras suara propaganda di dekat zona demiliterisasi (DMZ). Sumber militer mengatakan pengeras suara itu diturunkan setelah kedua negara menandatangani perjanjian pada tahun 2018 untuk menghentikan "semua tindakan bermusuhan".
Korut sebelumnya mulai mengambil langkah tegas setelah para pembelot Korut di Korsel mengirimkan selebaran propaganda anti-Pyongyang melewati perbatasan. Pada Senin (22/6) waktu setempat, media nasional Korut menyatakan bahwa warga-warga Korut yang marah juga mempersiapkan 12 juta selebaran untuk dikirimkan ke Korsel.
