.webp)
Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau Partai Bersatu yang menaungi Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad mengumumkan resmi keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH). Keluarnya Partai Bersatu ini berdampak pada tumbangnya koalisi pemerintahan PH yang berkuasa sejak tahun 2018 lalu.
Seperti dilansir media lokal, The Star, Senin (24/2/2020), Ketua PPBM, Muhyiddin Yassin, menyebut bahwa seluruh anggota parlemen dari Partai Bersatu juga akan meninggalkan koalisi PH dan semuanya telah menandatangani deklarasi untuk mendukung kepemimpinan Mahathir sebagai PM Malaysia.
Pengumuman keluarnya Partai Bersatu dari koalisi PH ini disampaikan sesaat sebelum Mahathir mengumumkan pengunduran diri pada Senin (24/2) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan ini diambil dengan menimbang perkembangan politik terkini dan masa depan negara," ucap Muhyiddin dalam pernyataan singkatnya.
Dengan keluarnya Partai Bersatu, maka koalisi PH kehilangan mayoritas dalam parlemen Malaysia.
Koalisi PH diketahui menempati 139 kursi dari total 222 kursi parlemen Malaysia. Jumlah itu terdiri dari 50 kursi milik Partai Keadilan Rakyat (PKR) -- partai yang diketuai Anwar Ibrahim, kemudian 42 kursi milik Partai Tindakan Demokratik (DAP) dan 26 kursi milik Partai Bersatu. Koalisi PH juga didukung oleh Partai Warisan Sabah yang memiliki 9 kursi dan Partai Organisasi Progresif Bersatu Kinabalu (Upko) yang memiliki satu kursi.
Simak Video "Suhu Politik di Malaysia Memanas"
Selain keluarnya 26 anggota parlemen dari Partai Bersatu dari koalisi, sedikitnya 11 anggota parlemen dari PKR juga ikut meninggalkan koalisi untuk membentuk blok independen. Anggota parlemen dari PKR yang keluar itu merupakan loyalis Wakil Ketua PKR, Azmin Ali, yang bertentangan dengan Anwar Ibrahim.
"Kami, anggota parlemen dari PKR, mengumumkan keputusan kami untuk meninggalkan PKR dan koalisi Pakatan Harapan untuk membentuk blok independen di parlemen," demikian pernyataan dari 11 anggota parlemen dari PKR, termasuk Azmin, yang keluar dari koalisi.
Diketahui bahwa Azmin yang juga menjabat Menteri Perekonomian Malaysia bersama Muhyiddin yang menjabat Menteri Dalam Negeri, merapatkan barisan dengan sejumlah ketua partai oposisi. Keduanya diketahui menggelar rapat dengan oposisi di sebuah hotel di pinggiran Kuala Lumpur pada Minggu (23/2) waktu setempat.
Laporan media lokal Malaysia menyebut rapat itu juga dihadiri oleh Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Malaysia (PAS). Hal ini semakin memicu spekulasi soal pergeseran loyalitas politik di antara anggota koalisi pemerintahan.
Azmin, Muhyididin dan beberapa tokoh politik dari UMNO, PAS serta dua partai lainnya dari Borneo, juga dilaporkan bertemu Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Minggu (23/2) waktu setempat untuk meminta dukungan. Rumor soal pengumuman pemerintahan baru sempat diperkirakan akan disampaikan pada Minggu (23/2) kemarin, namun tidak terwujud.
Digelarnya rapat pada Minggu (23/2) tersebut dan merapatnya Azmin kepada oposisi membuat Anwar Ibrahim terkejut. Anwar bahkan menyebut manuver politik itu sebagai 'pengkhianatan'.
Dengan keluarnya 26 anggota parlemen Partai Bersatu dan 11 anggota parlemen PKR, maka koalisi PH kini hanya memiliki 102 kursi di parlemen. Ini berarti koalisi tersebut kekurangan 10 kursi untuk bisa menempati mayoritas 112 kursi di parlemen Malaysia.
