6 Orang Tewas dalam Bentrokan Memprotes UU Kewarganegaraan India

Sebuah bus dibakar dalam bentrokan di New Delhi (AP Photo)

New Delhi - Unjuk rasa menentang undang-undang kewarganegaraan di India yang diwarnai bentrokan terus memakan korban jiwa. Sejauh ini korban tewas dalam bentrokan dilaporkan bertambah menjadi enam orang.

Seperti dilansir AFP, Senin (16/12/2019), para demonstran yang marah berjanji akan terus melanjutkan aksi memprotes UU yang memicu perdebatan itu. Ketegangan tetap tinggi di wilayah Guwahati, Assam, yang menjadi pusat unjuk rasa. Tentara India berpatroli di ruas jalanan setempat.

Di wilayah Assam, sedikitnya empat orang tewas setelah ditembak polisi. Satu orang lainnya tewas saat toko yang menjadi tempatnya tidur dibakar oleh demonstran. Korban keenam tewas setelah dipukuli massa saat bentrokan berlangsung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekitar 5 ribu orang ikut serta dalam unjuk rasa besar-besaran di Guwahati pada Minggu (15/12) waktu setempat. Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.

UUU kewarganegaraan yang diloloskan parlemen pada Rabu (11/12) lalu, memperbolehkan otoritas India untuk mengabulkan status kewarganegaraan bagi jutaan imigran ilegal yang masuk ke India dari tiga negara lainnya pada atau sebelum 31 Desember 2014.

Namun aturan hukum itu tidak berlaku bagi imigran ilegal yang muslim. Undang-undang ini tidak hanya memicu kekhawatiran di kalangan warga muslim, namun juga bagi warga setempat yang mengkhawatirkan 'serbuan' imigran Hindu dari Bangladesh yang selama ini dianggap penyusup asing.

"Assam akan terus menggelar protes. India adalah negara demokrasi dan pemerintah harus mendengar kami," ucap Karan Mili yang salah satu koleganya tewas dalam bentrokan.

Aksi warga menolak undang-undang kewarganegaraan di India Foto: AP Photo/Ajit Solanki

"Kami tidak ingin ada kekerasan tapi unjuk rasa akan terus berlanjut... warga Assam tidak akan berhenti hingga pemerintah mencabut undang-undang tersebut," ucap seorang demonstran lainnya yang bernama Pratima Sharma kepada AFP.

Di Benggala Barat, para demonstran membakar ban dan menduduki ruas jalan raya serta rel-rel kereta setempat. Beberapa demonstran bahkan membakar rangkaian kereta dan bus, dengan polisi antihuru-hara dikerahkan untuk membubarkan demonstran yang anarkis. Kepala Menteri setempat, Mamata Banerjee, memutuskan akses internet di beberapa distrik sebagai pencegahan aksi kekerasan.

Di New Delhi, sejumlah bus dibakar oleh demonstran. Video-video yang diposting ke media sosial menunjukkan polisi sedang melepas tembakan gas air ke arah para demonstran. Sekitar 35 orang yang mengalami luka-luka dalam bentrokan telah dilarikan ke rumah sakit setempat.

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, menyalahkan oposisi, Partai Kongres, atas pecahnya bentrokan sengit tersebut.

"Untuk menghormati orang-orang yang kabur ke India dan dipaksa hidup sebagai pengungsi, kedua kamar pada parlemen meloloskan Rancangan Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB). (Partai) Kongres dan para sekutunya memancing api atas Undang-undang Kewarganegaraan tapi rakyat di wilayah timur laut menolak kekerasan ... Mereka (pendukung Partai Kongres) melakukan pembakaran karena tidak mendapat apa yang diinginkan," sebutnya.

Bagi kelompok-kelompok muslim setempat, pihak oposisi, pegiat HAM dan organisasi kemanusiaan, undang-undang kewarganegaraan ini dipandang sebagai agenda nasionalis Hindu di bawah PM Modi untuk memarjinalkan 200 juta warga minoritas muslim di negara itu. Hal ini telah dibantah oleh PM Modi.

Kelompok HAM dan partai politik muslim setempat tengah menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Agung India, dengan argumen aturan hukum itu bertentangan dengan konstitusi dan tradisi sekuler di India.