Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Rabu (4/12/2019), Kementerian Luar Negeri China langsung memberikan tanggapan pada Rabu (4/12) ini, usai DPR AS meloloskan RUU soal Uighur dalam voting -- dengan 407 suara mendukung melawan 1 suara menolak -- pada Selasa (3/12) waktu setempat.
RUU ini mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang. RUU ini juga akan memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pejabat-pejabat senior China yang terlibat penindasan terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China. China sangat marah dan menentangnya dengan tegas," imbuhnya.
Hua menjelaskan bahwa otoritas Xinjiang memerangi aksi kekerasan dan terorisme di Xinjiang, sambil menangani masalah akarnya. Upaya-upaya yang dilakukan otoritas Xinjiang, sebut Hua, termasuk memajukan deradikalisasi, pertumbuhan ekonomi, solidaritas etnis, keselarasan sosial dan stabilitas.
"Isu-isu terkait Xinjiang bukanlah masalah HAM, etnis, atau agama, namun masalah anti-terorisme dan anti-separatisme,"
"Langkah-langkah ini memastikan tidak ada serangan teroris yang terjadi di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir, mendapat dukungan universal dari 2,5 juta warga dari berbagai kelompok etnis di Xinjiang, dan memberikan kontribusi positif dalam upaya memerangi terorisme secara global,"
Lebih lanjut disebutkan Hua bahwa AS memanfaatkan isu Xinjiang untuk memicu perselisihan antar etnis di China dan merusak kemakmuran serta stabilitas di wilayah barat jauh China, yang menjadi tempat tinggal bagi warga muslim Uighur dan warga minoritas Kazakh.
"Tapi upaya AS tidak akan pernah berhasil. Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, mencegah RUU ini menjadi Undang-Undang dan berhenti memanfaatkan isu-isu terkait Xinjiang untuk mencampuri urusan dalam negeri China," ucap Hua.
"China akan mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan bagaimana situasi berkembang," tandasnya.
Surat kabar pemerintah China, The Global Times, mengutip para pakar yang menyebut otoritas China akan mengambil 'langkah penanggulangan yang tegas' -- termasuk merilis 'sebuah daftar entitas yang tidak bisa diandalkan' yang bisa menjadi sanksi dan membatasi sejumlah entitas AS di China. Disebutkan juga bahwa otoritas China bisa memberlakukan sanksi terhadap para pejabat AS.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini