Anggaran Rumah DP Rp 0 Dipotong, Anies Harap Ada Pembahasan Ulang

Jakarta - Dana anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah atau dana talangan rumah DP Rp 0 dipotong dari Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam KUA-PPAS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap ada pembahasan ulang.

"Masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Saat ini mudah-mudahan masih bisa dibahas," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (28/11/2019).

Anies berharap kebijakan rumah DP Rp 0 tetap berjalan. Sehingga, dia ingin kembali memastikan bahwa kebijakan strategis tidak terganggu.

"Kita lihat nanti kita pastikan kegiatan strategis aman karena itu menyangkut kepentingan umum," kata Anies.

Baca juga: Subsidi TransJ-Biaya Rumah DP Rp 0 Dipotong Agar Anggaran DKI Tak Defisit

Diketahui, anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah dipotong karena alasan defisit. "Oh itu karena kita tegas aja, defisit. Yang paling mudah itu pinjaman daerah kan untuk DP Rp 0, yang paling mudah dicari itu. Tetapi kalau dari eksekutif kan belum tuntas menyisir efisiensinya di mana yang dipandang perlu dikurangi," kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif.

Awalnya anggaran itu dianggarkan senilai Rp 1 triliun. Namun, dipangkas menjadi Rp 500 miliar.

Baca juga: Catatan PKS soal 2 Tahun Anies: Proses Rumah DP Rp 0 Kurang Cepat

"Yang paling penting bonggolannya nggak dihapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.

DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020. (aik/jbr)