Dijerat 3 Dakwaan Korupsi, PM Israel Benjamin Netanyahu Melawan

Dijerat 3 Dakwaan Korupsi, PM Israel Benjamin Netanyahu Melawan

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 22 Nov 2019 10:48 WIB
Benjamin Netanyahu (AP Photo/Oded Balilty)
Tel Aviv - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi PM pertama di negara Yahudi itu yang didakwa atas korupsi. Atas dakwaan tersebut, Netanyahu mengecam keras dan menyebutnya sebagai 'upaya kudeta' terhadapnya.

Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Jumat (22/11/2019), Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit, mengumumkan tiga dakwaan korupsi terkait penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan yang dijeratkan terhadap Netanyahu, yang merupakan PM Israel yang paling lama menjabat.

Tiga dakwaan yang dijeratkan terhadap Netanyahu terdiri dari menerima hadiah senilai ratusan ribu dolar AS dari teman-temannya yang miliarder, kemudian menawarkan bantuan kepada penerbit surat kabar setempat dengan imbalan tertentu, dan menggunakan pengaruhnya untuk membantu pengusaha telekomunikasi setempat dengan imbalan ulasan positif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Dakwaan paling serius yang menjerat Netanyahu terkait kasus 'Kasus-4000' di mana dia dituduh meloloskan regulasi yang menguntungkan temannya, seorang pengusaha telekomunikasi Shaul Elovitch. Regulasi itu disebut memberi keuntungan lebih dari US$ 250 juta (Rp 3,4 triliun) untuk Bezeq, perusahaan milik Elovitch.

Sebagai imbalan atas regulasi yang menguntungkan Elovitch, salah satu situs berita online milik Bezeq, Walla, merilis artikel-artikel positif soal Netanyahu dan keluarganya. Dua ajudan dekat Netanyahu disebut telah memberikan keterangan yang memberatkan Netanyahu dalam kasus ini.

Satu dakwaan lainnya berkaitan dengan miliarder Arnon Milchan asal Israel dan James Packer asal Australia, yang disebut sebagai 'saluran suplai' champagne dan cerutu untuk Netanyahu. Diperkirakan hadiah berupa champagne dan cerutu untuk Netanyahu mencapai nilai US$ 200 ribu (Rp 2,7 miliar) dari keduanya.

Hadiah itu, menurut dakwaan dari Jaksa Agung Mandelblit, diberikan sebagai imbalan karena Netanyahu membantu Milchan, yang juga orang berpengaruh di Hollywood, dalam memperpanjang visa Amerika Serikat (AS). Tidak diketahui pasti apa yang didapatkan Packer dari Netanyahu sebagai imbalan atas hadiah itu.

Dakwaan terakhir terkait dengan penerbit surat kabar Yediot Ahronot, Arnon Mozes, yang disebut menawarkan ulasan positif untuk Netanyahu sebagai imbalan atas diloloskannya aturan legislasi yang membahayakan surat kabar gratis yang telah mengurangi profit Yediot.


Netanyahu menanggapi keras dakwaan terhadap dirinya dalam pidato berdurasi 15 menit yang disiarkan televisi setempat. Dalam tanggapannya, Netanyahu menuduh otoritas kehakiman, kepolisian dan lainnya berkonspirasi melawan dirinya dengan tuduhan-tuduhan 'palsu' dan 'bermotif politik'.

"Apa yang terjadi di sini adalah sebuah upaya untuk melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri," tegas Netanyahu. "Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menggulingkan hak pemerintah," imbuhnya.

Mandelblit menyatakan sungguh sulit dan menjadi hari menyedihkan bagi Israel untuk mendakwa seorang pemimpin, namun hal ini menunjukkan tidak ada satupun warga yang ada di atas hukum. Dia juga membantah tuduhan bahwa dakwaan-dakwaan ini bermotif politik.

"Warga Israel, kita semua dan saya, memandang para pejabat terpilih, paling pertama dan terutama kepada Perdana Menteri. Penegakan hukum bukanlah sebuah pilihan. Ini bukan persoalan kanan atau kiri. Ini bukan persoalan politik," tegas Mandelblit.


Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan akan tetap menjabat sebagai PM meskipun tanggal persidangan akan diumumkan dan tekanan politik semakin besar. "Saya akan terus memimpin negara ini, menurut suratan hukum," ucapnya.

Diketahui bahwa PM berusia 70 tahun yang dipanggil 'King Bibi' ini telah menjabat sejak tahun 2009 dan mendominasi dunia politik Israel. Dakwaan korupsi ini diumumkan di tengah pembahasan genting soal pembentukan pemerintah, usai dua pemilu tidak konklusif membuat sistem politik Israel buntu.

Sebagai PM, Netanyahu tidak diwajibkan secara hukum untuk mengundurkan diri, kecuali dia dinyatakan bersalah dan setiap upaya banding telah gagal, namun tekanan politik terhadapnya akan intens. Kini, Netanyahu bisa meminta parlemen Israel atau Knesset untuk memberikan kekebalan dari penuntutan terhadapnya.

Halaman 2 dari 3
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads