Ingin Damai Dengan Massa, PM Irak Akui Parpol Lakukan Kesalahan

Foto PM Irak Adel Abdul Mahdi: IRAQIYA TV via REUTERS

Jakarta - Massa unjuk rasa yang mengatasnamakan Antipemerintah kini kian bertambah dan telah menduduki beberapa jalan, mereka meminta semua parpol di pemerintahan mundur. Perdana Menteri (PM) Irak, Adel Abdul Mahdi mengakui parpol membuat kesalahan.

"Kekuatan politik dan partai adalah institusi penting dalam sistem demokrasi apa pun, dan mereka telah membuat pengorbanan besar, tetapi mereka juga telah membuat banyak kesalahan," kata Abdul Mahdi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Minggu (10/11/2019).

Dia membuat pernyataan itu ketika pasukan keamanan berusaha mendorong pengunjuk rasa meninggalkan jembatan utama Baghdad yang telah diduduki selama berhari-hari. Setidaknya, 34 orang terluka ketika pasukan keamanan meluncurkan gas air mata untuk mencoba membubarkan pengunjuk rasa yang masih berkumpul di dekat jembatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada hari Jumat, Ayatullah Ali al-Sistani, ulama senior Muslim Syiah Irak, mendesak elite penguasa negara itu untuk mencari jalan keluar yang damai dari krisis yang menewaskan sedikitnya 280 orang.

Abdul tampaknya akan memilih jalan damai bersama massa, yang menuntut agar dia mundur, dengan mengatakan bahwa protes adalah mesin sah dari perubahan politik. Pada saat yang sama dia mendesak para demonstran untuk tidak mengganggu kehidupan normal Iraq yang telah dilanda penurunan di tingkat ekonomi selama berminggu-minggu karena kerusuhan.

"Protes telah membantu dan akan membantu menekan kelompok politik, pemerintah, untuk mereformasi dan menerima perubahan. Namun protes yang terus-menerus harus memungkinkan untuk kembali ke kehidupan normal, yang akan mengarah pada tuntutan yang sah terpenuhi," kata Abdul Mahdi.

Abdul Mahdi juga berjanji akan mengembalikan senjata kepada mereka yang dituduh menembak demonstran, itu pun, jika investigasi telah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, Perdana Menteri, yang mengumumkan serangkaian reformasi selama gelombang pertama protes bulan lalu, mengatakan reformasi pemilihan baru akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Namun, informasi ini belum bisa dipastikan kebenarannya.

Diketahui, puluhan ribu orang telah melakukan protes di seluruh negeri sejak 1 Oktober. Pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk mencoba memadamkan kerusuhan. Para demonstran menuntut perombakan sistem politik dan mengkritik korupsi di kelas penguasa yang telah mendominasi negara itu sejak penggulingan Saddam Hussein yang dipimpin AS pada 2003.