Malaysia Akan Kirim Surat ke India Jelaskan Soal Tidak Ekstradisi Zakir Naik

Zakir Naik (dok. detikcom/Grandyos Zafna)

Kuala Lumpur - Kementerian Luar Negeri Malaysia akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah India untuk menjelaskan alasan Malaysia tidak mengekstradisi ulama kontroversial Zakir Naik ke negara asalnya. Malaysia akan menjelaskan posisinya dalam surat tersebut.

Seperti dilaporkan kantor berita Malaysia, Bernama dan dilansir Channel News Asia, Jumat (8/11/2019), Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, menuturkan di hadapan parlemen pada Kamis (7/11) bahwa dirinya akan membahas dengan Jaksa Agung Tommy Thomas soal isi konten surat tersebut.

"Ada permintaan dari India dan Perdana Menteri (Mahathir Mohamad) telah menjelaskan mengapa kita tidak memulangkannya (Zakir Naik-red)," sebut Saifuddin dalam pernyataannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam pertemuan saya dengan mitra (Menlu) dari India (Subrahmanyam Jaishankar) pekan lalu di Bangkok saat KTT ASEAN ke-35, dia dengan sopan mengangkat isu ini dan meminta kita untuk mengirimkan sebuah surat sebagai balasan resmi dari kita," imbuhnya.

Zakir Naik yang seorang permanent resident Malaysia, tengah diburu otoritas India atas dakwaan pencucian uang dan ujaran kebencian.

Pemerintah Malaysia diketahui telah menolak untuk mengabulkan permohonan ekstradisi dari India, yang disampaikan pada Januari 2018 lalu.

Mahathir sebelumnya menyatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk tidak mengekstradisi Zakir Naik karena diduga bahwa dia tidak akan mendapat persidangan yang adil di India.

Mahathir juga mengatakan, Zakir Naik tidak bisa dipulangkan ke India karena ada kekhawatiran dia akan dibunuh di sana. "Jika ada negara yang menginginkannya (Zakir Naik-red), mereka dipersilakan," ucap Mahathir beberapa waktu lalu.

Pada Agustus lalu, Kepolisian Malaysia melarang Zakir Naik melakukan aktivitas publik setelah pidatonya yang bernada rasial memicu kemarahan publik. Pidato yang disampaikan dalam sebuah acara di Kelantan itu menyebut warga penganut Hindu di Malaysia memiliki '100 kali lebih banyak hak' dari warga minoritas muslim di India. Zakir Naik juga menyebut warga Hindu di Malaysia lebih mendukung Perdana Menteri India daripada Perdana Menteri Malaysia.