.webp)
Seperti dilansir AFP, Kamis (24/10/2019), laporan itu disusun oleh komisi lintas partai politik dalam parlemen Sri Lanka yang menyelidiki dugaan kegagalan intelijen terkait serentetan bom bunuh diri pada 21 April lalu.
Disebutkan dalam laporan setebal 1.649 halaman itu, bahwa Sirisena tidak memberikan petunjuk atau dukungan yang layak terhadap otoritas keamanan dan Kepolisian Sri Lanka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi parlemen juga menemukan kesalahan pada Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe dan Wakil Menteri Pertahanan Ruwan Wijewardene terkait bom Paskah itu. Semuanya, disebut dalam laporan parlemen, telah 'gagal dalam menjalankan tugas mereka'.
"PSC (Parliamentary Select Commitee) mengamati bahwa presiden gagal dalam banyak kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan juga secara aktif telah menghancurkan sistem pemerintahan," demikian bunyi penggalan laporan parlemen itu.
Diketahui bahwa PSC tidak memiliki kewenangan untuk mendakwa, namun temuan-temuannya bisa membentuk dasar penuntutan kriminal atau gugatan sipil terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan serius ini.
Hasil penyelidikan parlemen mengungkapkan bahwa Sirisena -- yang juga menjabat Menteri Pertahanan -- tidak menyertakan Kepala Kepolisian dalam rapat-rapat dewan keamanan nasional yang krusial.
Laporan itu juga menyebut bahwa badan intelijen Sri Lanka, State Intelligence Service (SIS), yang secara langsung berada di bawah Sirisena, menerima informasi awal soal rencana serangan bom, namun gagal mengambil tindakan.
Pada 4 April lalu, Direktur SIS, Nilantha Jayawardena telah diingatkan oleh sebuah badan intelijen asing tentang adanya rencana serangan bom.
"Kegagalan SIS ini telah berdampak pada hilangnya ratusan nyawa, banyak orang luka-luka dan kehancuran tak terukur bagi Sri Lanka dan warga Sri Lanka, dan itu tidak seharusnya dianggap enteng," tegas laporan parlemen Sri Lanka.
Belum ada tanggapan dari Sirisena maupun kantor kepresidenan Sri Lanka terkait laporan ini.
Halaman 2 dari 2
