"Masyarakat Hong Kong benar-benar telah mengumpulkan banyak masalah ekonomi, sosial, dan bahkan politik yang mengakar, saya berharap berbagai bentuk dialog ini dapat menjadi landasan bagi kita untuk berdiskusi," kata Lam kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Selasa (17/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saya harus menekankan di sini, platform dialog tidak berarti kita tidak harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Menekan kekerasan di depan kita masih menjadi prioritas," katanya.
Aksi demonstrasi di Hong Kong bergolak hampir kurang lebih 4 bulan. Aksi protes besar-besaran di Hong Kong yang dimulai sejak pertengahan Juni lalu, awalnya memprotes pembahasan RUU ekstradisi yang mengizinkan ekstradisi tersangka ke China daratan yang pengadilannya dikendalikan oleh Partai Komunis. Namun kemudian, aksi protes massal itu meluas menjadi tuntutan untuk reformasi demokrasi.
Pada awal September ini, Lam akhirnya mengumumkan pencabutan secara permanen RUU ekstradisi. Dalam pesannya, Lam mengatakan bahwa RUU kontroversial itu akan dicabut begitu masa reses parlemen berakhir pada Oktober mendatang.
"Pemerintah akan secara resmi mencabut RUU tersebut untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," kata Lam dalam statemen video yang dirilis via kantornya seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/9).
Pencabutan RUU ekstradisi secara resmi dan permanen merupakan salah satu tuntutan demonstran Hong Kong selama ini. Beberapa waktu lalu, Lam menyatakan bahwa RUU ekstradisi 'sudah mati' namun dia tidak secara tegas menyatakan RUU itu sudah dicabut.
Dalam pesannya, Lam meminta para demonstran untuk meninggalkan kekerasan dan menempuh dialog dengan pemerintah.
"Marilah kita gantikan konflik dengan pembicaraan dan marilah kita cari solusi. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi ketidakpuasan dalam masyarakat dan mencari solusi," kata Lam.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini