Dalam statemen yang dikeluarkan pihak kerajaan, Saudi meminta digelarnya pertemuan darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di tingkat Menteri Luar Negeri, guna "membahas masalah ini, mengembangkan rencana aksi mendesak dan meninjau kembali perlakuan terhadap Israel, untuk menanggapi pengumuman ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan."
"Arab Saudi mengutuk dan dengan tegas menolak pengumuman Perdana Menteri Israel bahwa jika dia terpilih kembali minggu depan, dia akan segera mencaplok bagian dari Tepi Barat yang diduduki tahun 1967," demikian statemen Kerajaan seperti dilansir media Arab News, Rabu (11/9/2019).
"Kerajaan Saudi juga menyoroti bahwa pengumuman ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran mencolok Piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma negara," imbuh statemen tersebut.
"Juga dianggap bahwa pengumuman ini akan merusak dan membuang segala upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi karena tidak ada perdamaian tanpa memulihkan wilayah Palestina yang diduduki, dengan orang-orang Palestina menikmati hak-hak mereka yang tidak berkurang," demikian disampaikan Kerajaan Saudi.
Sebelumnya, Netanyahu menyampaikan janji yang sangat kontroversial menjelang pemilu Israel yang akan digelar pada 17 September mendatang. "Ada satu tempat di mana kita dapat menerapkan kedaulatan Israel segera setelah pemilihan umum," kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (11/9/2019).
"Jika saya terima dari Anda, warga negara Israel, mandat yang jelas untuk melakukan itu ... hari ini saya mengumumkan niat saya untuk mendaftar dengan pembentukan kedaulatan pemerintahan berikutnya atas Lembah Jordan dan Laut Mati utara," imbuh pemimpin negeri Yahudi itu.
Netanyahu juga menegaskan kembali niatnya untuk mencaplok permukiman Israel di seluruh Tepi Barat jika dirinya terpilih kembali dalam pemilu, sembari berkoordinasi dengan Presiden AS Donald Trump, yang rencana perdamaiannya yang telah lama ditunggu-tunggu diperkirakan akan diumumkan beberapa saat setelah pemilu Israel.
Lembah Jordan mencakup sekitar sepertiga dari wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967 -- langkah yang tak pernah diakui komunitas internasional.
Menanggapi janji Netanyahu tersebut, pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi menyebut Netanyahu "bukan hanya menghancurkan solusi dua negara, tapi dia juga menghancurkan semua harapan perdamaian."
(ita/ita)
