Jumat 23 Agustus 2019, 03:41 WIB
Protes RUU Ekstradisi, Mahasiswa Hong Kong Boikot Perkuliahan
Suasana demo Hong Kong Foto: AFP
hong kong -
Pemimpin mahasiswa Hong Kong memboikot perkuliahan selama dua minggu. Para mahasiswa diminta untuk tetap berada di jalanan memprotes rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke otoritas China.
"Dua minggu seharusnya cukup bagi pemerintah untuk benar-benar memikirkan bagaimana merespons," kata Presiden Persatuan Pelajar Universitas Hong Kong. Davin Wong, seperti dilansir AFP, Jumat (23/8/2019).
Davin menuturkan boikot perkulahan akan dimulai pada semester baru. Yaitu mulai 2-13 September.
Davin optimis banyak mahasiswa yang akan bergabung dengan aksinya. Dia berharap bisa menarik lebih banyak massa dari mahasiswa.
"Karena situasinya semakin intens, kami percaya situasi sosial akan membawa lebih banyak siswa ke dalam boikot," tuturnya.
Unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong yang berlangsung beberapa pekan terakhir dan bermula sebagai protes terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial karena mengatur ekstradisi tersangka kriminal ke China, kini meluas menjadi gerakan menuntut reformasi demokrasi.
Sebelumnya, otoritas Taiwan menawarkan suaka untuk warga Hong Kong yang terancam diadili karena terlibat dalam unjuk rasa antipemerintah. Tawaran dari Taiwan ini dikecam keras oleh China yang meminta pemimpin Taiwan 'berhenti mencampuri' urusan Hong Kong.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, bulan lalu, menyatakan dukungan dengan menawarkan suaka untuk sejumlah demonstran Hong Kong yang terus menggelar protes menuntut dicabutnya rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dan menuntut reformasi demokrasi.
Menanggapi hal itu, pekan ini, juru bicara kabinet China pada Kantor Urusan Taiwan, Ma Xiaoguang, melontarkan peringatan untuk Taiwan.
"Berhenti merusak penegakan hukum di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan berhenti memanjakan pelaku kriminal dengan cara apapun," tegas Ma dalam pernyataannya, Senin (19/8).
Simak Video "Ragam Wajah Pendemo Hong Kong"
(fdu/fai)
"Dua minggu seharusnya cukup bagi pemerintah untuk benar-benar memikirkan bagaimana merespons," kata Presiden Persatuan Pelajar Universitas Hong Kong. Davin Wong, seperti dilansir AFP, Jumat (23/8/2019).
Davin optimis banyak mahasiswa yang akan bergabung dengan aksinya. Dia berharap bisa menarik lebih banyak massa dari mahasiswa.
"Karena situasinya semakin intens, kami percaya situasi sosial akan membawa lebih banyak siswa ke dalam boikot," tuturnya.
Unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong yang berlangsung beberapa pekan terakhir dan bermula sebagai protes terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial karena mengatur ekstradisi tersangka kriminal ke China, kini meluas menjadi gerakan menuntut reformasi demokrasi.
Sebelumnya, otoritas Taiwan menawarkan suaka untuk warga Hong Kong yang terancam diadili karena terlibat dalam unjuk rasa antipemerintah. Tawaran dari Taiwan ini dikecam keras oleh China yang meminta pemimpin Taiwan 'berhenti mencampuri' urusan Hong Kong.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, bulan lalu, menyatakan dukungan dengan menawarkan suaka untuk sejumlah demonstran Hong Kong yang terus menggelar protes menuntut dicabutnya rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dan menuntut reformasi demokrasi.
Menanggapi hal itu, pekan ini, juru bicara kabinet China pada Kantor Urusan Taiwan, Ma Xiaoguang, melontarkan peringatan untuk Taiwan.
"Berhenti merusak penegakan hukum di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan berhenti memanjakan pelaku kriminal dengan cara apapun," tegas Ma dalam pernyataannya, Senin (19/8).
Simak Video "Ragam Wajah Pendemo Hong Kong"
 |
(fdu/fai)
