Polisi Diminta Terbuka Usut Dugaan Politikus Malaysia Perkosa PRT Indonesia

Kuala Lumpur - Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengatakan pemerintah negara bagian menanggapi secara serius atas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang anggota dewan daerah. Dia berharap semua pihak memberikan ruang kepada polisi untuk menginvestigasi laporan tersebut secara profesional dan transparan.

Dalam pernyataannya seperti dilansir dari The Star, Selasa (9/7/2019), Pemerintah Perak akan mengambil tindakan terkait dugaan anggota dewan daerah yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia setelah selesai penyelidikan polisi.

Baca juga: Dituduh Memperkosa PRT Indonesia, Politikus Malaysia Diselidiki

Sebelumnya, Divisi Investigasi Seksual, Wanita dan Anak (D11) pada Bukit Aman, yang merupakan markas utama Kepolisian Diraja Malaysia, telah membenarkan bahwa tindak pemerkosaan telah dilaporkan atas seorang anggota dewan.

Diyakini laporan itu diajukan oleh korban pada Senin (8/7) waktu setempat. Malay Mail melaporkan bahwa korban mengajukan laporan ke Kantor Polisi Jelapang.

Baca juga: Dituduh Perkosa 12 Anak, Kepala Sekolah di Bangladesh Klaim Kerasukan Setan

Dalam pernyataan terpisah, Ketua DAP wilayah Perak, Nga Kor Ming, menyebut tuduhan pemerkosaan ini sangat serius. Nga menegaskan bahwa pihak DAP akan memberikan kesempatan kepada otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Partai memandang persoalan ini dengan keprihatinan serius," ucap Nga yang juga menjabat Wakil Sekjen DAP.

"Karena laporan polisi telah diajukan, partai berpandangan bahwa tidak ada satupun pihak yang ada di atas hukum dan dengan demikian, kami akan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh," imbuhnya.

Baca juga: Berhubungan Seks Sejenis, 2 Wanita Malaysia Dicambuk di Depan Umum

Upacara pengambilan sumpah untuk anggota dewan eksekutif Perak yang dijadwalkan berlangsung di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar pada Kamis 11 Juli telah ditunda.

Kantor Perak Sultan mengeluarkan pemberitahuan singkat tentang masalah ini kepada semua kelompok pers melalui Departemen Informasi negara pada hari Selasa.

Namun tidak disebutkan secara jelas alasan penundaan tetapi mencatat bahwa tanggal baru untuk upacara akan ditentukan kemudian.

Pemberitahuan itu dikeluarkan tak lama setelah tersiar kabar bahwa seorang anggota exco sedang diselidiki oleh polisi karena dugaan kekerasan seksual terhadap pembantu rumah tangga Indonesia.


(knv/idh)