Tunisia Larang Niqab di Kantor Pemerintahan

Jakarta - Pemerintah Tunisia secara resmi melarang penutup wajah untuk muslimah alias niqab di kantor pemerintahan. Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed menuturkan niqab dilarang dengan alasan keamanan.

"Melarang akses ke administrasi dan lembaga publik kepada siapa pun dengan wajah tertutup ... untuk alasan keamanan," tulis Chahed melalui surat edaran resmi seperti dilansir dari AFP, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Pasca Serangan Gereja, Cadar di Srilanka Kena Imbasnya

Larangan niqab diberlakukan usai adanya bom bunuh diri di Tunis yang menewaskan dua orang pada 27 Juni. Sejak 2014, Menteri Dalam Negeri Tunisia sudah menginstruksikan pengawasan terhadap pemakaian niqab.

Niqab sebelumnya telah dilarang di era kepemimpinan Zine El Abidine Ben Ali. Namun, niqab kembali dipakai sejak Ben Ali dijatuhkan dalam revolusi Tunisia 2011.

Baca juga: Usai Bom Paskah, Presiden Sri Lanka Larang Niqab di Tempat Umum

Sebelumnya, penggunaan cadar juga dilarang di Sri Lanka. Hal itu merupakan imbas dari serangan bom gereja dan hotel di beberapa tempat di Sri Lanka.

Larangan ini diumumkan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena dan mulai berlaku pada Senin (29/4/2019). Maithripala mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah darurat pelarangan aksesoris yang menutup seluruh wajah demi pertimbangan keamanan nasional.

Baca juga: Istri Militan ISIS Ungkap Anak Teroris Masih Terjebak di Lokasi Perang

Pengumuman ini tidak secara spesifik menyebut burka atau niqab, yang dipakai oleh kaum perempuan muslim. Peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa wajah tidak boleh ditutupi untuk memudahkan identifikasi.




(fdu/fdu)