Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2019), Jaksa Agung Sri Lanka, Dappula de Livera, dalam pernyataan terbaru menyatakan bahwa Fernando harus diselidiki atas kegagalannya mencegah atau meminimalisir serangan bom saat perayaan Paskah pada 21 April lalu.
Fernando diketahui menjabat sebagai Menhan Sri Lanka sebelum rentetan bom bunuh diri mengguncang tiga gereja dan tiga hotel. Dia dipaksa mundur dari jabatannya usai rentetan bom terjadi.
Sementara Fernando menjadi pejabat pertahanan paling senior yang terancam diadili, Presiden Maithripala Sirisena, juga menonaktifkan Kepala Kepolisian Pujith Jayasundara setelah dia menolak mundur.
Baik Fernando maupun Jayasundara telah memberikan keterangan di hadapan komisi parlemen Sri Lanka dan menuduh Sirisena gagal mematuhi protokol yang tepat dalam menangani ancaman keamanan nasional.
Otoritas Sri Lanka telah mengakui bahwa mereka mengabaikan peringatan intelijen dari India soal rencana serangan dari militan lokal bernama Jamaah Tauhid Nasional (NTJ). Diketahui bahwa otoritas intelijen India menyerahkan informasi-informasi soal target-target serangan sejak 4 April. Informasi disebut yang didapat dari seorang tahanan militan di India.
Pekan lalu, Jaksa Agung memerintahkan penyelidikan terhadap sembilan polisi Sri Lanka yang dianggap mengabaikan peringatan keamanan sebelum serangan bom terjadi. Identitas sembilan polisi yang diselidiki dan akan didakwa pidana itu tidak disebut lebih lanjut. Hanya disebutkan bahwa mereka merupakan perwira senior di distrik-distrik yang menjadi lokasi serangan bom bunuh diri.
Dari 258 korban tewas sekitar 45 orang di antaranya merupakan warga negara asing. Sekitar 500 orang lainnya menjadi korban luka. Sejak serangan bom terjadi saat perayaan Paskah pada 21 April lalu, Sri Lanka ada di bawah masa darurat.
Polisi Sri Lanka Rilis Foto Pelaku Bom Paskah:
(nvc/jbr)
