detikNews
Kamis 30 Mei 2019, 17:47 WIB

Penyelidik Khusus Dugaan Intervensi Rusia Akui Tak Bisa Dakwa Trump

Novi Christiastuti - detikNews
Penyelidik Khusus Dugaan Intervensi Rusia Akui Tak Bisa Dakwa Trump Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Washington DC - Penasihat khusus Amerika Serikat (AS) Robert Mueller yang memimpin penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pilpres 2016 mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa mendakwa Presiden AS Donald Trump. Namun, Mueller menegaskan dia tidak membersihkan Trump dari setiap dugaan tindak pidana.

Mueller mengindikasikan bahwa semuanya tergantung pada Kongres AS untuk memutuskan apakah Trump harus dimakzulkan atau tidak.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (30/5/2019), dalam komentar publik pertama sejak memulai penyelidikan pada Mei 2017, Mueller menyebut kebijakan Departemen Kehakiman AS mencegahnya untuk menjeratkan dakwaan terhadap Presiden AS yang aktif menjabat atau untuk mengajukan dakwaan tersegel.

Mueller menyampaikan komentar ke publik untuk mengklarifikasi kesimpulan penyelidikannya yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS lebih dari dua bulan lalu.

"Agen-agen intelijen Rusia yang menjadi bagian dari militer Rusia melancarkan serangan terencana terhadap sistem politik kita (yang membentuk dasar penyelidikan)," sebut Mueller (74) yang menjabat Direktur FBI tahun 2001-2013 dan merupakan tokoh dihormati di kalangan penegak hukum AS ini.


Laporan setebal 448 halaman yang disusun Mueller, yang dirilis dengan beberapa sensor pada 18 April lalu, menjelaskan secara detail berbagai komunikasi antara tim kampanye Trump dan Rusia, termasuk upaya-upaya memanfaatkan informasi kotor soal Hillary Clinton, rival Trump dalam pilpres 2016, yang diklaim dimiliki Rusia.

Namun pada akhirnya, sebut Mueller, "Tidak ada cukup bukti untuk mendakwa konspirasi (kolusi) yang lebih luas."

Soal dugaan menghalang-halangi penyelidikan yang diduga dilakukan Trump, Mueller menjelaskan bahwa dari awal, langkah untuk menjeratkan dakwaan tindak pidana apapun terhadap Trump 'bukanlah opsi yang bisa kami pertimbangkan'.

Langkah itu dilarang oleh kebijakan Departemen Kehakiman AS. "Seorang presiden tidak bisa didakwa atas pidana federal saat dia masih menjabat. Itu inkonstitusional," sebut Mueller dalam pernyataannya merujuk pada bunyi kebijakan tersebut.


Di sisi lain, laporan Mueller tidak menegaskan apakah Trump telah melakukan tindak pidana menghalang-halangi penyelidikan atau sebaliknya.

"Jika kami memiliki keyakinan bahwa presiden jelas tidak melakukan tindak pidana, kami akan menyatakannya," tegas Mueller. "Namun, kami tidak menetapkan apakah presiden telah melakukan tindak pidana," imbuhnya.

Matthew Jacobs, mantan jaksa federal AS, menilai bahwa kalimat itu menunjukkan Mueller 'mengatakan dengan caranya sendiri bahwa tindak pidana telah terjadi'.

Lebih lanjut, Mueller menegaskan bahwa penyelidikan selama dua tahun yang dipimpinnya tidak membersihkan Trump dari perilaku tidak benar. Tanpa menyebut langsung kata 'pemakzulan', Mueller mengindikasikan cara-cara lain untuk membuat Trump bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Konstitusi mengatur proses selain sistem peradilan pidana untuk secara resmi menuduh seorang presiden yang masih aktif menjabat, telah melakukan pelanggaran," ucap Mueller dalam pernyataannya, yang juga menjadi pengumumannya mengundurkan diri dari Departemen Kehakiman AS.


Diketahui bahwa kalangan Partai Demokrat dalam Kongres AS tengah berdebat untuk memulai proses pemakzulan Trump dalam House of Representatives (HOR) yang kini didominasi politikus Demokrat. Meskipun diketahui juga bahwa Senat AS yang dikuasai politikus Republikan kecil kemungkinan akan meloloskan pemakzulan itu.



Tonton video Huawei yang Masih PD Meski Terancam Dijegal ARM:

[Gambas:Video 20detik]


(nvc/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com