Sabtu 25 Mei 2019, 14:01 WIB
Korut Tegaskan Tak Ada Lagi Perundingan Nuklir hingga AS Ubah Posisi
Kim Jong-Un dan Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Pyongyang -
Korea Utara (Korut) menegaskan perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS) 'tidak akan pernah berlanjut' kecuali AS mengadopsi pendekatan baru. Korut menyalahkan AS atas kegagalan tercapainya kesepakatan dalam pertemuan Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-Un di Vietnam pada Februari lalu.
Diketahui bahwa pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-Un di Hanoi, Vietnam tidak menghasilkan kesepakatan maupun pernyataan bersama, karena kedua pihak gagal sepakat soal pencabutan sanksi Korut dan penghentian program rudal juga nuklir Korut.
Laporan menyebut, Trump memberikan daftar tertulis kepada Kim Jong-Un soal hal-hal harus dilakukan Korut jika ingin sanksi dicabut. Korut menuding AS bertindak dengan 'niat buruk' dan memberikan batas waktu hingga akhir tahun ini untuk mengubah pendekatannya.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2019), otoritas Korut dalam pernyataan terbaru melalui Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (24/5) waktu setempat, menegaskan posisinya terkait perundingan nuklir dengan AS yang buntu untuk sementara waktu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip KCNA, menyebut bahwa 'penyebab dasar' dari 'kemunduran' di Hanoi adalah 'posisi sewenang-wenang dan tidak jujur yang diambil oleh Amerika Serikat'. Disebutkan juga oleh KCNA bahwa AS bersikeras pada 'sebuah metode yang jelas-jelas mustahil untuk dijalankan'.
KCNA menegaskan bahwa kecuali AS 'datang dengan metode kalkulasi baru', perundingan nuklir dengan Korut 'tidak akan pernah berlanjut dan prospek untuk menyelesaikan isu nuklir akan semakin suram'.
Artikel KCNA ini dirilis sekitar seminggu setelah Korut menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengambil 'langkah-langkah mendesak' demi membantu pengembalian kapal kargo Korut yang disita oleh AS karena terlibat pelanggaran sanksi. Korut menyebut aksi AS itu sebagai aksi 'keji'.
Awal bulan ini, Korut melakukan peluncuran rudal-rudal jarak pendek, yang merupakan pertama kalinya dalam setahun terakhir. "Semakin jauh ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap DPRK (Korut-red) berkembang, semakin dahsyat reaksi kami," tegas KCNA dalam artikelnya.
(nvc/fdn)
Diketahui bahwa pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-Un di Hanoi, Vietnam tidak menghasilkan kesepakatan maupun pernyataan bersama, karena kedua pihak gagal sepakat soal pencabutan sanksi Korut dan penghentian program rudal juga nuklir Korut.
Laporan menyebut, Trump memberikan daftar tertulis kepada Kim Jong-Un soal hal-hal harus dilakukan Korut jika ingin sanksi dicabut. Korut menuding AS bertindak dengan 'niat buruk' dan memberikan batas waktu hingga akhir tahun ini untuk mengubah pendekatannya.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2019), otoritas Korut dalam pernyataan terbaru melalui Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (24/5) waktu setempat, menegaskan posisinya terkait perundingan nuklir dengan AS yang buntu untuk sementara waktu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip KCNA, menyebut bahwa 'penyebab dasar' dari 'kemunduran' di Hanoi adalah 'posisi sewenang-wenang dan tidak jujur yang diambil oleh Amerika Serikat'. Disebutkan juga oleh KCNA bahwa AS bersikeras pada 'sebuah metode yang jelas-jelas mustahil untuk dijalankan'.
KCNA menegaskan bahwa kecuali AS 'datang dengan metode kalkulasi baru', perundingan nuklir dengan Korut 'tidak akan pernah berlanjut dan prospek untuk menyelesaikan isu nuklir akan semakin suram'.
Artikel KCNA ini dirilis sekitar seminggu setelah Korut menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengambil 'langkah-langkah mendesak' demi membantu pengembalian kapal kargo Korut yang disita oleh AS karena terlibat pelanggaran sanksi. Korut menyebut aksi AS itu sebagai aksi 'keji'.
Awal bulan ini, Korut melakukan peluncuran rudal-rudal jarak pendek, yang merupakan pertama kalinya dalam setahun terakhir. "Semakin jauh ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap DPRK (Korut-red) berkembang, semakin dahsyat reaksi kami," tegas KCNA dalam artikelnya.
(nvc/fdn)
