DetikNews
Rabu 22 Mei 2019, 06:07 WIB

Alasan Keamanan, Situs Berita Populer Bangladesh Diblokir Pemerintah

Tsarina Maharani - detikNews
Alasan Keamanan, Situs Berita Populer Bangladesh Diblokir Pemerintah Ilustrasi/Foto: Axel Schmidt/Getty Images
Jakarta - Pemerintah Bangladesh memblokir salah satu situs berita populer di negara tersebut, Poriborton.com. Pemblokiran ini menuai kritik karena dianggap memberangus kebebasan berekspresi.

Dikutip dari AFP, Rabu (22/5/2019), Poriborton.com ditutup tanpa pemberitahuan pada Minggu (19/5). Hal itu disampaikan Redaktur Pelaksana Poriborton, Abu Sufian.

Sementara itu, pemerintah Bangladesh menolak berkomentar soal pemblokiran tersebut. Mereka bahkan menyangkal memblokir Poriborton.


Namun, menurut sumber industri media Bangladesh, situs Poriborton ditutup setelah mereka mempertanyakan pembiayaan di balik iklan surat kabar yang melawan kelompok militan Muslim. Kelompok-kelompok Muslim mengecam iklan itu. Mereka mengatakan iklan itu mengesankan Islam sebagai tanda radikalisasi.

Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah Bangladesh telah menutup 54 portal berita, termasuk partai oposisi utama dengan alasan keamanan.

Mereka memotong akses ke situs stasiun TV Al Jazeera yang berbasis di Qatar pada Maret setelah menerbitkan sebuah artikel yang menuduh keterlibatan pejabat pertahanan senior dalam penghilangan tiga orang. Selanjutnya, situs Poriborton ditutup beberapa hari setelah tiga aktivis dan penulis terkemuka ditangkap berdasarkan undang-undang internet yang keras di negara itu.


Penangkapan penyair Henry Sawpon, pembela HAM Abdul Kaium, dan pengacara dan juara masyarakat adat Imtiaz Mahmood pekan lalu memicu protes di Dhaka dan kemarahan di media sosial. Sawpon dan Mahmood dibebaskan dengan jaminan pada Kamis, tetapi Kaium tetap dalam tahanan atas tuduhan pemerasan dan penistaan di bawah hukum keamanan digital. Dia menanggung risiko hukuman penjara hingga 14 tahun.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang telah menjabat selama 3 periode berturut-turut, dituduh meningkatkan otoriterisme dan dikritik karena memperkenalkan internet yang kejam. Ia juga dikritik karena dianggap menggunakan UU keamanan digital untuk menindak mereka yang berbeda pendapat.
(tsa/aik)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed