DetikNews
Jumat 22 Maret 2019, 07:28 WIB

Round-Up

Senapan Serbu Dilarang Pasca Teror Selandia Baru

Novi Christiastuti - detikNews
Senapan Serbu Dilarang Pasca Teror Selandia Baru PM New Zealand Pakai Kerudung. (Foto: Getty Images)
Wellington - Pemerintah New Zealand bersikap tegas untuk melawan aksi penembakan di dua masjid di Christchurch. Perdana Menteri (PM) New Zealand, Jacinda Ardern melarang senapan bergaya militer jenis semi-otomatis dan senapan serbu.

Larangan tersebut diberlakukan di bawah undang-undang kepemilikan senjata api baru yang lebih ketat. Melansir Reuters dan AFP, Kamis (21/3/2019), PM Ardern mengharapkan Undang-undang (UU) baru akan mulai diberlakukan pada 11 April mendatang.

"Sekarang, enam hari setelah serangan ini, kami mengumumkan larangan terhadap semua senapan semi-otomatis bergaya militer (MSSA) dan senapan serbu di New Zealand," tegas PM Ardern dalam pernyataan terbarunya.



Bahkan, untuk mencegah kejadian serupa, PM Ardern menyampaikan skema buyback atau pembelian kembali untuk senjata-senjata yang akan dilarang. Diperkirakan skema itu membutuhkan dana antara NZ$ 100 juta hingga NZ$ 200 juta (Rp 963,1 miliar hingga Rp 1,9 triliun), tergantung jumlah senjata yang diterima dari para pemiliknya.

"Para pemilik senjata yang akan dilarang, saya tahu bahwa kebanyakan dari Anda akan bertindak sesuai hukum. Untuk mengakui hal itu dan untuk memberi insentif atas upaya penyerahan (senjata), kami akan menetapkan skema buy-back. Suku cadang terkait yang biasa digunakan untuk mengubah senjata-senjata ini menjadi tipe MSSA juga dilarang, bersama dengan magasin berkapasitas tinggi," ucapnya.

Pada Jumat (15/3) pekan lalu, dalam aksinya, pelaku teror di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Christchurch menggunakan sejumlah senapan semi-otomatis, termasuk jenis AR-15. Senjata-senjata api itu didapatkan pelaku secara legal atau dibeli dengan izin kepemilikan senjata api yang dimiliki pelaku.

"Pada 15 Maret, sejarah kita berubah selamanya. Sekarang, aturan hukum kita juga akan berubah. Kami mengumumkan tindakan hari ini atas nama seluruh warga New Zealand untuk memperketat aturan senjata kita dan menjadikan negara kita tempat yang lebih aman," sebut PM Ardern.

"Seluruh senjata semi-otomatis yang digunakan selama serangan teroris pada Jumat, 15 Maret, akan dilarang," tegasnya lagi.



Meski demikian, PM Ardern memberikan pengecualian khusus untuk senjata api kaliber rendah seperti .22 yang biasa digunakan para petani untuk mengendalikan hama dan menjaga kesejahteraan binatang.

Pengecualian itu diberlakukan lantaran yakin bahwa senjata untuk petani tidak dirancang untuk melakukan aksi teror seperti yang terjadi di Christchurch.

Pihak kepolisian untuk selanjutnya akan mulai menerima penyerahan senjata dari dari warga, namun diimbau agar warga menghubungi polisi terlebih dulu sebelum mendatangi kantor polisi setempat menyerahkan senjatanya. Bagi pihak-pihak yang tetap menyimpan atau bahkan menimbun senjata yang dilarang setelah periode amnesti berakhir, bisa terancam hukuman maksimum tiga tahun penjara atau hukuman denda maksimum NZ$ 4 ribu (Rp 38,5 juta).

"Untuk para pemilik yang memiliki penggunaan sah untuk senjata-senjata mereka, saya ingin menekankan bahwa tindakan ini diumumkan hari ini bukan karena Anda, dan tidak ditargetkan pada Anda. Tindakan kita, atas nama seluruh warga New Zealand, yang ditargetkan untuk menjamin hal ini tidak pernah terjadi lagi," ucapnya.



PM Ardern yakin, kebijakan ini akan didukung oleh warga. Dia mengesampingkan potensi adanya perlawanan terhadap larangan senjata api itu.

"Kebanyakan warga New Zealand akan mendukung perubahan ini. Saya merasa sangat yakin akan hal itu," tandasnya.


Saksikan juga video 'New Zealand Larang Senapan Semi-Otomatis dan Serbu Pascateror Masjid':

[Gambas:Video 20detik]


(idn/dwia)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed