detikNews
Kamis 14 Februari 2019, 15:50 WIB

Soal Filipina Jadi Maharlika, Duterte Cuma Lontarkan Gagasan

Novi Christiastuti - detikNews
Soal Filipina Jadi Maharlika, Duterte Cuma Lontarkan Gagasan Rodrigo Duterte (REUTERS/Stringer)
Manila - Setelah usulan soal mengubah nama negara Filipina menjadi 'Maharlika' memicu perdebatan publik, Presiden Rodrigo Duterte ternyata tidak akan secara aktif mendorong perubahan nama itu. Juru bicara Duterte menyebut Kongres Filipina sebagai institusi yang tepat untuk mendorong perubahan tersebut.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo mengatakan seperti dilansir media lokal Filipina, SunStar Manila, Kamis (14/2/2019), Kongres Filipina bisa mendorong sebuah langkah untuk memperkenalkan nama baru bagi negara Filipina.

"Para anggota Kongres bisa mengubahnya menjadi Republik Maharlika. Kita akan disebut sebagai Maharlikan. Maharlikana untuk Filipina (sebutan untuk wanita). Maharlako untuk Filipino (sebutan untuk pria). Itu akan berkembang soal bagaimana kita akan dipanggil. Tapi itu gagasan yang menarik," ujar Panelo.


Saat ditanya lebih lanjut apakah Duterte akan secara aktif mendorong perubahan nama negara itu, Panelo menegaskan: "Tidak."

"Gaya Presiden (Duterte) adalah dia melontarkan sebuah gagasan, kemudian seseorang atau siapa saja dari Kongres akan mengambilnya," imbuhnya.

"Mari kita lihat bagaimana itu berkembang. Dia (Duterte-red) hanya mengekspresikan gagasannya," tandas Panelo.


Dalam pernyataannya, Panelo mencetuskan agar Kongres Filipina mengambil langkah resmi untuk mengubah nama negara Filipina. "Konstitusi menyatakan Kongres bisa menetapkan sebuah aturan hukum yang bisa mengubah nama negara ini dan mengajukannya kepada rakyat untuk sebuah referendum, semacam plebisit," cetusnya.

Disebutkan Philstar.com bahwa pasal XVI ayat 2 Konstitusi 1987 menyatakan Kongres bisa, dengan aturan hukum, mengadopsi nama baru untuk negara, lagu kebangsaan, atau lambang nasional, yang sungguh mencerminkan dan menyimbolkan cita-cita, sejarah dan tradisi rakyat. Jika hal itu dilakukan, maka aturan hukum yang mengatur nama baru Filipina mulai efektif setelah diratifikasi rakyat melalui sebuah referendum nasional.

Secara terpisah, Presiden Senat Filipina, Vicente Sotto III, menyebut perubahan nama negara membutuhkan banyak perubahan yang salah satunya membutuhkan amandemen Konstitusi Filipina tahun 1987.


Nama 'Maharlika' yang merupakan kata Melayu diyakini berarti 'bangsawan', termasuk oleh Duterte. Duterte menyebut penggantian nama negara menjadi 'Maharlika' bertujuan untuk menghilangkan keterkaitan kolonialisme pada nama negara Filipina. Panelo pun mengatakan, nama 'Maharlika' dipilih untuk merefleksikan identitas Melayu dari warga Filipina.

Namun sejarawan Filipina menyebut pemahaman kata 'Maharlika' sebagai 'bangsawan' telah menjadi kesalahpahaman umum, yang dipicu oleh 'salah terjemahan' pada dokumen sejarah Filipina. Menurut sejarawan Filipina, kata 'Maharlika' sebenarnya berarti 'seseorang yang bebas'.


(nvc/ita)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com