DetikNews
Kamis 14 Februari 2019, 14:12 WIB

Filipina Diubah Jadi Maharlika, Uskup: Lebih Cocok Untuk Nama Jalan

Novi Christiastuti - detikNews
Filipina Diubah Jadi Maharlika, Uskup: Lebih Cocok Untuk Nama Jalan Rodrigo Duterte (Malacanang Presidential Palace/Handout via Reuters)
Manila - Reaksi beragam diberikan oleh publik Filipina, termasuk para anggota parlemen, atas usulan Presiden Rodrigo Duterte untuk mengubah nama negara Filipina menjadi 'Maharlika'. Seperti apa reaksi tersebut?

Seperti dilansir Philstar.com dan Manila Bulletin, Kamis (14/2/2019), Senator Panfilo Lacson memberikan reaksi positif dengan menyebut usulan Duterte itu 'terdengar bagus'.

"Saya mungkin setuju dengan PRRD (Presiden Rodrigo Roa Duterte) soal kemungkinan mengubah nama negara kita. Filipina akan selalu mengingatkan kita pada Raja Spanyol Philip II, penjajah kita selama tiga abad," ucap Lacson dalam pernyataannya.

"Sementara penjajahan menunjukkan kualitas terbaik dari nenek moyang kita dan mengajarkan kita soal kegagahan dan kepahlawanan mereka, masa selama 300 tahun juga mempengaruhi budaya dan perilaku kita sebagai manusia dan yang tidak bisa kita klaim sebagai milik kita secara original," imbuhnya.


Bagi Lacson, kata 'Maharlika' yang telah banyak dibahas saat era pemerintah mendiang diktator Ferdinand Marcos, terdengar lebih bersifat Filipina. "Tanpa embel-embel politik, Maharlika terdengar bagus juga untuk saya," ucap Lacson mengakui.

Senator Filipina lainnya, Aquilino Pimentel III, memberikan reaksi netral. Dia menyatakan dirinya perlu mempelajari usulan Duterte itu secara mendalam. "Butuh waktu untuk mempelajari usulan itu. Ini hal baru yang datang dari Presiden. Kita juga perlu mengetahui arti sebenarnya dari kata 'Maharlika'," ujarnya.

Presiden Senat Filipina, Vicente Sotto III, memberikan reaksi sedikit keras. Sotto menilai Duterte hanya sekadar melontarkan 'gagasan' ketika dia menyinggung soal usulan mantan Presiden Marcos mengubah nama negara Filipina.

"Itu hanyalah gagasan. Terlalu banyak implikasi. Salah satunya perubahan konstitusional," cetus Sotto kepada wartawan setempat, merujuk pada amandemen Konstitusi Filipina tahun 1987 demi mengatur perubahan nama negara.


Reaksi lebih keras dilontarkan Uskup Sorsogon, Arturo Bastes, yang menjabat Ketua Misi untuk Komisi Episkopal pada Konferensi Uskup Katolik Filipina (CBCP). Uskup Bastes menilai nama 'Maharlika' lebih cocok untuk nama jalan raya dan bukan nama negara.

"Sungguh tidak baik bagi Duterte untuk mengubah nama negara ini, khususnya pada masa-masa ini saat kita sedang mengingat sejarah. Bahkan seorang diktator Marcos tidak berhasil menyebut negara kita 'Maharlika'. Biarlah nama ini digunakan untuk jalan raya yang menghubungkan kepulauan kita!" tegasnya.

Ditambahkan Uskup Bastes bahwa dirinya menentang gagasan Duterte itu karena nama 'Filipina' terkait dengan kedatangan Kekristenan di negara tersebut.

Pengacara HAM terkemuka, Jose Manuel Diokno menyebut penggantian nama negara seharusnya dikesampingkan. Menurutnya, pemerintah Filipina saat ini seharusnya lebih memprioritaskan pada penyediaan pangan, lapangan pekerjaan dan keadilan bagi rakyat.


(nvc/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed