Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2/2019), pernyataan Putri Ubolratana itu disampaikan pada Selasa (12/2) waktu setempat, atau sehari setelah Komisi Pemilu Thailand (EC) mencoret namanya dari daftar kandidat PM Thailand untuk pemilu mendatang.
Ditegaskan EC dalam pernyataannya pada Senin (11/2) lalu bahwa setiap anggota keluarga Kerajaan Thailand harus tetap berada di atas politik. Penegasan itu senada dengan pernyataan keras Raja Vajiralongkorn yang menyebut pencalonan kakaknya itu 'tidak pantas' dan tidak sesuai konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakhiri pernyataannya dengan tagar #howcomeitsthewayitis.
Pencalonan Putri Ubolratana sebagai kandidat PM Thailand mendobrak tradisi dan menjadi momen bersejarah karena sejak Thailand menjadi negara monarki konstitusional tahun 1932, belum pernah ada satupun anggota kerajaan yang menjadi PM.
Partai Thai Raksa Chart yang mencalonkan Putri Ubolratana merupakan partai yang didirikan para loyalis mantan PM Yingluck Shinawatra dan PM Thaksin Shinawatra yang kini mengasingkan diri. Dalam pernyataan sebelumnya, Putri Ubolratana mengungkapkan alasan dirinya menerima pencalonan itu, yakni karena dirinya telah melepaskan gelar kerajaannya dan hidup sebagai warga biasa.
Selain mendiskualifikasi pencalonan Putri Ubolratana, EC juga mempertimbangkan untuk membubarkan Partai Thai Raksa Chart. Diketahui bahwa aturan hukum Thailand melarang keterlibatan monarki dalam kampanye-kampanye politik.
Pemilu Thailand yang akan digelar 24 Maret mendatang akan menjadi pemilu pertama sejak pemimpin junta militer PM Prayuth Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil PM Yingluck Shinawatra hampir 5 tahun lalu. Prayuth sendiri lolos dan masuk daftar calon PM yang diumumkan EC awal pekan ini.
(nvc/ita)