Turki Klaim Trump Sedang Upayakan Ekstradisi Fethullah Gulen

Doha - Otoritas Turki mengklaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengupayakan ekstradisi ulama ternama Turki, Fethullah Gulen. Upaya itu disebut telah disampaikan Trump kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat keduanya bertemu di sela-sela G20.

Seperti dilansir Reuters, Senin (17/12/2018), klaim itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, saat menghadiri sebuah konferensi di Doha, Qatar pada Minggu (16/12) waktu setempat.

"Di Argentina, Trump memberitahu Erdogan bahwa mereka (AS-red) sedang mengupayakan ekstradisi Gulen dan beberapa orang lainnya," sebut Cavusoglu merujuk pada pertemuan G20 di Argentina dua pekan lalu, yang dihadiri para pemimpin dunia dan kepala negara termasuk Trump dan Erdogan.

Baca juga: Trump Tegaskan Tak Pertimbangkan Ekstradisi Gulen ke Turki

Gulen yang selama dua dekade terakhir tinggal di Pennsylvania, AS, ini dituduh mendalangi upaya kudeta pemerintahan Turki yang gagal tahun 2016 lalu. Tuduhan itu telah berulang kali dibantah oleh Gulen dan perwakilannya.

Otoritas Turki telah sejak lama menyerukan dan bahkan mengajukan permohonan ekstradisi Gulen dari AS. Namun permohonan itu diabaikan otoritas AS.

Bulan lalu, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak sedang mempertimbangkan ekstradisi Gulen. Penegasan Trump itu menyangkal laporan NBC News yang menyebut pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk mengekstradisi Gulen demi membujuk Erdogan meringankan tekanan pada Arab Saudi terkait kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Baca juga: Turki Dakwa Gulen dan 27 Tersangka Lain Atas Pembunuhan Dubes Rusia

Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas klaim Cavusoglu ini.

Pekan lalu, Erdogan menyatakan Turki akan memulai inisiatif baru di luar negeri demi menargetkan pendanaan para pendukung Gulen. Isu serupa dilontarkan Cavusoglu saat berbicara dalam sebuah konferensi di Doha.

"Saya baru-baru ini melihat penyelidikan yang kredibel oleh FBI soal bagaimana organisasi Gulen menghindari pajak," ujar Cavusoglu.

Terhadap klaim itu, Biro Investigasi Federal AS atau FBI menolak berkomentar.

(nvc/ita)