PM Inggris Lolos dari Mosi Tidak Percaya di Parlemen Terkait Brexit

London - Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, lolos dari mosi tidak percaya yang telah divoting Rabu (12/12) malam di parlemen Inggris. Mosi tidak percaya itu diajukan sejumlah anggota parlemen terkait kesepakatan Brexit yang tak kunjung disepakati parlemen Inggris.

Seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency dan Reuters, Kamis (13/12/2018), May mendapat dukungan 200 anggota parlemen Inggris dalam voting tertutup yang digelar Rabu (12/12) malam waktu setempat. Dengan demikian, May paling tidak akan aman dari mosi tidak percaya lainnya selama setahun terakhir.

Namun keberadaan 117 anggota parlemen lainnya yang menentang May dan mendukung mosi tidak percaya terhadapnya, mengindikasikan bahwa pembahasan kesepakatan Brexit masih berpotensi mengarah ke jalan buntu.

Mosi tidak percaya kepada May itu diajukan dari dalam kalangan Partai Konservatif yang menaunginya. Mosi tidak percaya diajukan setelah May menunda voting parlemen untuk kesepakatan Brexit yang disusunnya setelah perundingan terus berlangsung selama dua tahun terakhir. May memutuskan menunda voting karena meyakini kesepakatan Brexit yang dirancang untuk menjaga hubungan dekat antara Inggris dengan blok Uni Eropa itu, akan kalah telak dalam voting parlemen.

Baca juga: PM Inggris: Penolakan Rancangan Brexit Uni Eropa Berarti Kekacauan

Meski May lolos dari mosi tidak percaya dalam parlemen, kelompok oposisi dari Partai Buruh masih bisa mengajukan mosi tidak percaya lainnya terhadap pemerintahannya. Namun Partai Buruh sendiri menyatakan saat ini bukan waktunya untuk itu.

"Hasil dari voting pada malam ini (12/12) adalah partai-partai parlemen memiliki kepercayaan," sebut Sir Graham Brady selaku Ketua Komisi 1922 -- badan pengelola Partai Konservatif. Dituturkan Brady bahwa voting digelar setelah pihaknya menerima 48 surat meminta voting mosi tidak percaya terhadap May.

Terlepas dari lolosnya May dari mosi tidak percaya, prospek pembahasan kesepakatan Brexit yang kini menjadi fokus pemerintahan May dinilai masih jauh dari titik terang. Dengan adanya batas waktu 29 Maret bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, kelompok oposisi dalam parlemen tiba-tiba membuka kemungkinan opsi 'perceraian' dengan Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun, juga digelarnya referendum lain untuk keanggotaan Uni Eropa.

Baca juga: Uni Eropa-Inggris Setujui Kesepakatan Pasca Brexit yang 'Penuh Ambisi'

Berbicara di Downing Street setelah voting digelar, May menyatakan dirinya akan mendengarkan pihak-pihak yang menentang dirinya dan mengupayakan kepastian hukum bagi bagian paling kontroversial dalam kesepakatan Brexit. May merujuk pada kebijakan mencegah 'perbatasan keras' atau 'hard border' antara Irlandia yang masih anggota Uni Eropa dengan Provinsi Irlandia Utara yang bagian wilayah Inggris.

"Sejumlah kolega menentang saya dalam voting dan saya telah mendengar apa yang mereka katakan. Kita sekarang harus menyelesaikan tugas dalam menuntaskan Brexit untuk rakyat Inggris," ucap May.

Sejak awal pekan ini, May menemui para pemimpin negara Eropa untuk membahas kesepakatan Brexit. Pada Kamis (13/12) ini, May harus bertolak ke Brussels, Belgia -- markas Uni Eropa -- untuk memberikan klarifikasi terhadap 27 pemimpin negara Uni Eropa, demi meyakinkan pihak-pihak yang meragukan kesepakatan Brexit yang belum juga disepakati oleh parlemen Inggris.

Brexit yang diputuskan dalam referendum tahun 2016 lalu, merupakan keputusan politik dan ekonomi paling signifikan dari Inggris sejak Perang Dunia II. Kelompok yang mendukung Eropa atau Uni Eropa mengkhawatirkan keluarnya Inggris akan memperlemah negara-negara Barat lainnya, karena di sisi lain ada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak bisa ditebak dan semakin menguatnya pengaruh Rusia dan China secara global.

Baca juga: Parlemen Inggris Mulai Perdebatan Soal Brexit

Kesepakatan Brexit nantinya bisa mempengaruhi perekonomian Inggris, juga akan berdampak pada persatuan negara monarki itu dan menentukan apakah London akan bisa mempertahankan posisi sebagai salah satu dari dua pusat finansial global.

Di sisi lain, para pendukung Brexit mengakui akan adanya kesulitan ekonomi jangka pendek usai Inggris keluar dari Uni Eropa. Namun mereka berargumen bahwa untuk jangka panjang, Inggris akan tetap makmur setelah melepaskan diri dari Uni Eropa, yang oleh mereka disebut sebagai eksperimen integrasi Eropa gagal yang didominasi Jerman.


Saksikan juga video 'May Galau Soal Brexit':

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/rna)