Selasa 20 November 2018, 18:25 WIB
Mirip Hillary, Ivanka Pakai Email Pribadi untuk Urusan Pemerintahan
Ivanka Trump (Getty Images)
Washington DC -
Ivanka Trump, putri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dilaporkan menggunakan akun email pribadi untuk urusan pemerintahan pada tahun lalu. Praktik ini melanggar aturan catatan federal yang berlaku di AS, mengingat Ivanka merupakan salah satu penasihat senior Trump.
Seperti dilansir AFP, Selasa (20/11/2018), media ternama AS, The Washington Post, yang mengutip sumber-sumber anonim melaporkan bahwa temuan ini didapat oleh para pejabat Gedung Putih yang memeriksa email-email pejabat AS menanggapi gugatan hukum terhadap catatan publik.
Menurut The Washington Post, sumber yang memahami aktivitas pemeriksaan email Ivanka menyatakan putri Trump itu mengirimkan ratusan email kepada staf Gedung Putih, pejabat kabinet pemerintahan dan asisten-asistennya menggunakan email pribadi tahun 2017.
Disebutkan The Washington Post bahwa meskipun email-email Ivanka itu membahas soal informasi logistik dan pribadi, namun beberapa email di antaranya tetap melanggar aturan federal yang berlaku.
Saat ditanya soal penggunaan email pribadi itu, sebut The Washington Post, Ivanka menyatakan dirinya tidak mengetahui detail soal aturan federal itu.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara kantor pengacara Ivanka mengonfirmasi bahwa kliennya memang pernah menggunakan email pribadi sebelum diberitahu soal aturan federal yang melarang hal itu. Ditegaskan juru bicara itu bahwa seluruh email-email Ivanka terkait urusan pemerintahan itu telah diserahkan ke otoritas AS sejak beberapa bulan lalu.
Sebenarnya seberapa serius pelanggaran yang dilakukan Ivanka? Seorang pejabat pemerintahan Trump menuturkan kepada CBS News bahwa email-email Ivanka pada dasarnya tidak berisi informasi rahasia negara. Apa yang terjadi disebut hanya dipicu kurangnya pemahaman soal aturan federal.
Pejabat pemerintahan Trump yang enggan disebut namanya itu menyatakan Ivanka berhenti menggunakan email pribadi untuk korespondensi terkait pemerintahan, setelah diberitahu aturan federal yang berlaku.
Kasus Ivanka ini mengingatkan pada kasus Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS yang juga rival Trump dalam pilpres 2016 lalu. Diketahui bahwa Trump saat itu sangat gencar menyerang Hillary yang terungkap menggunakan server email pribadi untuk urusan pemerintahan saat dia masih menjabat Menlu AS.
Direktur FBI saat itu, James Comey -- yang dipecat Trump tahun lalu -- mengumumkan dibukanya kembali penyelidikan atas kasus Hillary sekitar 11 hari sebelum pilpres 2016 digelar. Langkah FBI itu dinilai beberapa pihak berkontribusi pada kekalahan Hillary dalam pilpres. Hingga kini, para pendukung Trump masih meneriakkan 'Lock her up!' dalam setiap kampanye. Ungkapan itu mengindikasikan keyakinan mereka bahwa Hillary pantas dipenjara atas pelanggarannya itu.
Menanggapi kasus Ivanka ini, Austin Evers dari kelompok bernama American Oversight yang mengajukan gugatan hukum untuk kebebasan informasi yang memicu temuan penggunaan email pribadi oleh putri Trump ini, menyatakan 'keluarga presiden tidak berada di atas hukum'.
"Ada pertanyaan serius agar Kongres segera menyelidiki," ucap Evers seperti dilansir BBC. "Apakah Ivanka Trump menyerahkan semua email-emailnya untuk dijaga seperti diatur oleh hukum? Apakah dia mengirimkan informasi rahasia menggunakan sistem pribadi?" imbuhnya.
(nvc/fdn)
Seperti dilansir AFP, Selasa (20/11/2018), media ternama AS, The Washington Post, yang mengutip sumber-sumber anonim melaporkan bahwa temuan ini didapat oleh para pejabat Gedung Putih yang memeriksa email-email pejabat AS menanggapi gugatan hukum terhadap catatan publik.
Menurut The Washington Post, sumber yang memahami aktivitas pemeriksaan email Ivanka menyatakan putri Trump itu mengirimkan ratusan email kepada staf Gedung Putih, pejabat kabinet pemerintahan dan asisten-asistennya menggunakan email pribadi tahun 2017.
Saat ditanya soal penggunaan email pribadi itu, sebut The Washington Post, Ivanka menyatakan dirinya tidak mengetahui detail soal aturan federal itu.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara kantor pengacara Ivanka mengonfirmasi bahwa kliennya memang pernah menggunakan email pribadi sebelum diberitahu soal aturan federal yang melarang hal itu. Ditegaskan juru bicara itu bahwa seluruh email-email Ivanka terkait urusan pemerintahan itu telah diserahkan ke otoritas AS sejak beberapa bulan lalu.
Sebenarnya seberapa serius pelanggaran yang dilakukan Ivanka? Seorang pejabat pemerintahan Trump menuturkan kepada CBS News bahwa email-email Ivanka pada dasarnya tidak berisi informasi rahasia negara. Apa yang terjadi disebut hanya dipicu kurangnya pemahaman soal aturan federal.
Pejabat pemerintahan Trump yang enggan disebut namanya itu menyatakan Ivanka berhenti menggunakan email pribadi untuk korespondensi terkait pemerintahan, setelah diberitahu aturan federal yang berlaku.
Kasus Ivanka ini mengingatkan pada kasus Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS yang juga rival Trump dalam pilpres 2016 lalu. Diketahui bahwa Trump saat itu sangat gencar menyerang Hillary yang terungkap menggunakan server email pribadi untuk urusan pemerintahan saat dia masih menjabat Menlu AS.
Direktur FBI saat itu, James Comey -- yang dipecat Trump tahun lalu -- mengumumkan dibukanya kembali penyelidikan atas kasus Hillary sekitar 11 hari sebelum pilpres 2016 digelar. Langkah FBI itu dinilai beberapa pihak berkontribusi pada kekalahan Hillary dalam pilpres. Hingga kini, para pendukung Trump masih meneriakkan 'Lock her up!' dalam setiap kampanye. Ungkapan itu mengindikasikan keyakinan mereka bahwa Hillary pantas dipenjara atas pelanggarannya itu.
Menanggapi kasus Ivanka ini, Austin Evers dari kelompok bernama American Oversight yang mengajukan gugatan hukum untuk kebebasan informasi yang memicu temuan penggunaan email pribadi oleh putri Trump ini, menyatakan 'keluarga presiden tidak berada di atas hukum'.
"Ada pertanyaan serius agar Kongres segera menyelidiki," ucap Evers seperti dilansir BBC. "Apakah Ivanka Trump menyerahkan semua email-emailnya untuk dijaga seperti diatur oleh hukum? Apakah dia mengirimkan informasi rahasia menggunakan sistem pribadi?" imbuhnya.
(nvc/fdn)
