Utusan PBB: Pemulangan Warga Rohingnya ke Myanmar Berisiko Tinggi

Jakarta - Penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar mendesak Bangladesh untuk membatalkan rencana pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine bulan ini. Utusan PBB memperingatkan adanya "risiko tinggi penganiayaan".

Kedua negara sepakat pada 30 Oktober lalu untuk memulai pemulangan warga Rohingya ke Myanmar. Pemulangan itu rencananya dimulai pada pertengahan November.

Baca juga: PBB: Genosida terhadap Rohingya di Myanmar Masih Berlangsung

"(Pemerintah Myanmar telah) gagal memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami penganiayaan dan kekerasan mengerikan yang sama sekali lagi," kata utusan PBB untuk HAM, Yanghee Lee, dalam pernyataannya di Myanmar seperti dilansir Reuters, Rabu (7/11/2018).

Lee menilai akar penyebab krisis harus ditangani terlebih dulu sebelum pemulangan dilakukan, termasuk hak kewarganegaraan warga Rohingya.

Beberapa waktu lalu, Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencari Fakta PBB mengenai Myanmar, mengatakan bahwa selain pembunuhan massal, konflik di Myanmar termasuk pengucilan populasi yang ditargetkan, pencegahan kelahiran, dan perpindahan luas di kamp-kamp.

Baca juga: Australia Jatuhkan Sanksi Terhadap 5 Pejabat Militer Myanmar

"Itu genosida yang sedang berlangsung," ujar Marzuki dalam konferensi pers seiring dirinya menyampaikan laporan timnya mengenai Myanmar dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (24/10) waktu setempat.

"Kami menganggap niat genosida dapat disimpulkan secara masuk akal," imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (25/10/2018). (abw/jor)