DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 06:10 WIB

Kontroversi Perlakuan China terhadap Muslim Uighur

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Kontroversi Perlakuan China terhadap Muslim Uighur Suku Uighur beragama Islam, namun Muslim adalah minoritas di China. Foto: ABC Australia
Beijing - Otoritas China di kawasan otonomi Xinjiang mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan dalih untuk melawan ekstremisme. Kini otoritas China meluncurkan kampanye untuk melawan produk halal.

Mayoritas penduduk di Xinjiang berasal dari suku Uighur yang memeluk agama Islam, namun Muslim adalah kelompok minoritas di China. Tentu saja kebijakan kampanye anti-produk halal tersebut berpengaruh pada kehidupan kelompok minoritas tersebut.



Kampanye tersebut dideklarasikan oleh para pemimpin Partai Komunis China yang berkumpul di ibukota Xinjiang, Urumqi, pada Senin, 8 Oktober 2018. Mereka mendeklarasikan untuk "bertarung dalam pertempuran melawan pan-halalisasi".

Selain adanya kampanye 'anti-halal', otoritas setempat juga telah mengesahkan aturan baru dalam undnag-undang anti-ekstremisme Xinjiang. Mereka mengesahkan aturan bahwa warga minoritas Muslim Uighur akan dikirim ke tempat yang disebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan".



"Pemerintah di tingkat daerah dapat mengatur ... pusat pelatihan kejuruan, untuk mendidik dan mengubah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh ekstremisme," begitu bunyi terjemahan klausa pasal baru itu seperti dilansir ABC Australia pada Kamis (11/10/2018).

Undang-undang anti-ekstremisme itu sendiri sudah berlaku sejak April 2018 lalu. Salah satunya adalah larangan memelihara jenggot bagi kaum laki-laki karena dianggap 'tidak normal'. Selain itu kaum wanita dilarang mengenakan jilbab.

China melarang warganya memegang teguh suatu keyakinan agama. Kebijakan ini bukan hanya ditujukan untuk agama Islam saja.

Menuai Kecaman Internasional

Dunia mengecam perlakuan China terhadap penduduk minoritas dari etnis Uighur dan Muslim lainnya. Kecaman dunia makin keras setelah muncul sejumlah laporan yang menyatakan adanya penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya.

Amerika Serikat bahkan berencana menjatuhkan sanksi bagi China terkait adanya laporan tersebut. Namun China membantah adanya perlakuan tersebut.



Otoritas China hanya mengaku mengirimkan tahanan ke sebuah pusat pelatihan. Di sisi lain ada seorang mantan tahanan yang mengaku pernah diminta untuk keluar dari agama Islam. Tak hanya itu, dia juga diminta mengucapkan kesetiaan kepada Partai Komunis China.

"Menjadi sebuah pembenaran retrospektif untuk penahanan massal orang-orang Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," kata James Leibold, pakar kebijakan etnis Cina di La Trobe University di Melbourne.

"Ini adalah bentuk baru dari pendidikan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar tidak memiliki dasar hukum, dan saya melihat mereka mencoba menciptakan dasar hukum untuk kebijakan ini."

Kelompok bipartisan di Amerika Serikat (AS) telah meminta Presiden Donald Trump untuk mengecam 'pelanggaran HAM berat' di China ini. Mereka meminta Trump menyerukan kepada Presiden China Xi Jinping untuk menutup 'kamp pendidikan politik'.

Mereka juga mengusulkan penerapan sanksi terhadap Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo di bawah Akta Magnitsky, yang akan mencegahnya memasuki AS dan membekukan aset apa pun yang ia miliki di bank-bank AS.

"Otoritarianisme China di dalam negeri secara langsung mengancam kebebasan kami serta nilai-nilai dan kepentingan nasional kami yang paling dalam," ujar Senator Florida Marco Rubio dan perwakilan New Jersey, Chris Smith. Keduanya berasal dari Partai Republik AS.

Sebelumnya pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, menyatakan keprihatinan serupa pekan lalu.


Simak Juga 'Menelusuri Jalur Sutra di Xinjiang China':

[Gambas:Video 20detik]



(bag/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed