DetikNews
Rabu 12 September 2018, 18:28 WIB

Dikecam Soal Rohingya, Suu Kyi Tak Hadiri Sidang Majelis Umum PBB

Novi Christiastuti - detikNews
Dikecam Soal Rohingya, Suu Kyi Tak Hadiri Sidang Majelis Umum PBB Aung San Suu Kyi (BBC World)
Naypyitaw - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), yang digelar pekan depan. Alasan ketidakhadiran Suu Kyi ini tidak diungkapkan ke publik.

Namun diketahui bahwa tidak hadirnya Suu Kyi ini bertepatan dengan semakin meluasnya seruan agar militer Myanmar, terutama para pejabat tinggi militer, diadili atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap warga etnis minoritas Rohingya.

Suu Kyi yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 1991 ini, memimpin pemerintahan sipil Myanmar dan memegang jabatan khusus bernama Konselor Negara yang diciptakan untuknya. Dalam pemerintahan sipil Myanmar, Suu Kyi juga menjabat Menteri Luar Negeri.


Dituturkan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikutip surat kabar ternama Myanmar, 7Day Daily dan dilansir Reuters, Rabu (12/9/2018), Suu Kyi tidak akan menghadiri sesi Majelis Umum PBB di New York.

Sebagai perwakilan Myanmar, dua menteri senior dalam pemerintahan Suu Kyi, yakni Kyaw Tint Swe dan Kyaw Tin, akan menghadiri sesi Majelis Umum PBB. Keduanya merupakan diplomat berpengalaman yang di masa lalu pernah membela rezim militer Myanmar di panggung dunia.

"Keduanya akan menjelaskan perkembangan terkini soal repatriasi dan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional," sebut Myint Thu yang menjabat Sekretaris Permanen pada Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Belum ada pernyataan resmi dari juru bicara pemerintahan Myanmar, Zaw Htay, soal ketidakhadiran Suu Kyi ini.


Namun diketahui bahwa tahun lalu, Suu Kyi juga tidak hadir dalam sesi Majelis Umum PBB. Saat itu, praktik kekerasan terhadap Rohingya masih merajalela. Beberapa waktu terakhir seruan agar pemerintah dan militer Myanmar bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami 700 ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, semakin meluas. Suu Kyi tampaknya semakin membatasi kunjungan ke luar negeri.

Pemerintahan Suu Kyi telah menyangkal adanya praktik kekerasan dalam operasi militer yang dilancarkan di Rakhine dan berjanji akan menerima para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar.

Bulan lalu, tim penyidik independen PBB merilis laporan akhir yang menyatakan ada bukti yang mengindikasikan adanya 'niat genosida' dari militer Myanmar terhadap Rohingya. Tekanan internasional terhadap Myanmar pun semakin memuncak. Isu Rohingya diperkirakan akan menjadi salah satu tema utama dalam pembahasan di Majelis Umum PBB.




Tonton juga 'Rumah Suu Kyi Dilempar Bom Molotov':

[Gambas:Video 20detik]


(nvc/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed