Dalam laporan itu, penyidik PBB menyebut ada bukti genosida dan kejahatan kemanusiaan 'dilakukan dalam skala besar'. Laporan itu menyerukan agar Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan lima jenderal militer Myanmar lainnya diadili di bawah undang-undang internasional, atas tindak kejahatan parah dengan 'niat genosida' terhadap Rohingya.
Laporan PBB itu juga menyalahkan pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin Suu Kyi yang dianggap gagal melindungi kelompok minoritas dari tindak kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara Myanmar di Rakhine, Kachin dan Shan. Pemerintahan Suu Kyi, sebut laporan PBB itu, sama saja dengan 'berkontribusi pada tindak kejahatan keji'.
Sempat muncul seruan agar Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi tahun 1991 untuk perjuangannya mengkampanyekan demokrasi, dicabut. Seperti dilansir Reuters, Kamis (30/8/2018), Komisi Nobel Norwegia menegaskan pencabutan semacam itu tidak bisa dilakukan.
"Penting untuk diingat bahwa Hadiah Nobel, apakah Fisika, Sastra atau Perdamaian, dianugerahkan untuk sejumlah upaya atau pencapaian di masa lalu, yang layak mendapat penghargaan," sebut Sekretaris Komisi Nobel Norwegia, Olav Njoelstad, dalam pernyataannya.
"Aung San Suu Kyi memenangkan Nobel Perdamaian untuk perjuangannya memperjuangkan demokrasi dan kebebasan hingga tahun 1991, tahun saat dia dianugerahi hadiah ini," imbuh Njoelstad.
Ditambahkan Njoelstad bahwa aturan untuk Hadiah Nobel tidak mengizinkan pencabutan bagi setiap penghargaan yang telah diberikan.
Komisi Nobel Norwegia merupakan panel yang terdiri dari lima warga Norwegia, yang sebagian besar merupakan mantan politikus dan akademisi. Para anggota komisi itu merefleksikan latar belakang beragam.
Tahun lalu, Kepala Komisi Nobel Norwegia, Berit Reiss-Andersen, juga menyatakan tidak akan mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi. "Kami tidak melakukannya. Bukan tugas kami untuk mengawasi atau menyensor apa yang dilakukan penerima penghargaan setelah hadiah dimenangkan. Para pemenang sendiri yang harus menjaga reputasi mereka," tegasnya.
(nvc/ita)
