detikNews
Selasa 28 Agustus 2018, 16:32 WIB

Bela Myanmar, China: Tekanan Tak Membantu Selesaikan Isu Rohingya

Novi Christiastuti - detikNews
Bela Myanmar, China: Tekanan Tak Membantu Selesaikan Isu Rohingya Para pengungsi Rohingya di Bangladesh (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/File Photo)
Beijing - Otoritas China mengomentari laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal dugaan genosida terhadap Rohingya oleh militer Myanmar. China menyatakan pengerahan tekanan terhadap Myanmar tidak akan banyak membantu penyelesaian isu Rohingya.

Laporan terbaru yang dirilis penyidik PBB pada Senin (27/8) kemarin menyatakan militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan bergiliran terhadap etnis minoritas Rohingya di wilayahnya. Laporan itu juga menandai pertama kalinya PBB secara terang-terangan menyerukan agar para pejabat Myanmar diadili atas dakwaan genosida atas kekejian mereka terhadap Rohingya.

Dalam laporan itu, penyidik juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar dan mengarahkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Myanmar. Tak hanya itu, penyidik PBB juga menyerukan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengadili para tersangka atau membawa mereka ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.


Terlepas dari itu, China diketahui memiliki hubungan dekat dengan Myanmar dan bahkan mendukung hal yang disebut otoritas Myanmar sebagai operasi sah melawan militan di Rakhine. China juga banyak membantu memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Myanmar di masa lalu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/8/2018), China kembali memberikan komentar yang membela Myanmar saat ditanya soal laporan terbaru PBB itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying, menyebut latar belakang sejarah, keagamaan dan etnis dari isu-isu Rakhine 'luar biasa kompleks'.

"Saya pikir bahwa kritikan sepihak atau mengerahkan tekanan, sebenarnya tidak membantu dalam menyelesaikan persoalan," sebut Hua.

Setahun lalu, pasukan pemerintah Myanmar meluncurkan operasi militer di Rakhine State untuk memberantas militan Rohingya yang menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer Myanmar. Dampak operasi itu, sekitar 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dan memiliki mengungsi di Bangladesh demi menghindari kekerasan militer Myanmar.


Disebutkan Hua, Myanmar dan Bangladesh telah mencapai kemajuan positif dalam perundingan terkait Rohingya beberapa waktu terakhir. Hua merujuk pada kesepakatan untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam waktu dua tahun.

"Di bawah situasi seperti ini, komunitas internasional seharusnya terus memainkan peranan membangun dalam mendukung Myanmar dan Bangladesh menyelesaikan isu Rakhine State secara pantas melalui dialog dan konsultasi," cetus Hua dalam pernyataannya.

Dalam laporannya, para penyidik PBB juga menyebut operasi militer Myanmar 'jelas tidak sepadan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya'. Penyidik PBB juga menyalahkan pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi yang dianggap gagal melindungi kelompok minoritas dari tindak kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara Myanmar di Rakhine, Kachin dan Shan.


(nvc/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed