.webp)
Operasi itu dikritik karena berujung pengusiran lebih dari 30 kapal pencari suaka diusir menjauhi wilayah Australia. Namun Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton menyatakan bahwa kebijakan kontroversial itu menyelamatkan banyak nyawa.
"Saya tidak mendapati kematian di lautan di bawah pengawasan saya," tegas Dutton seperti dilansir AFP, Selasa (24/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Operasi militer keras itu dimulai sejak September 2013 dan berhasil menghentikan aliran kapal pencari suaka yang berlayar menuju Australia. Sebelum operasi itu diberlakukan, dilaporkan 50 ribu pencari suaka -- dengan 800 kapal -- membanjiri Australia dalam lima tahun terakhir. Ratusan orang lainnya, yang kebanyakan dari wilayah konflik di Afghanistan, Sri Lanka dan Timur Tengah, tewas di lautan saat berlayar menuju Australia.
"Para penyelundup manusia menjadi momok jahat yang mencari pria, wanita dan anak-anak tidak bersalah yang merampas uang mereka," tegas Dutton. "Mereka tidak peduli apakah mereka mencapai daratan Australia atau sampai ke dasar lautan," imbuhnya.
Ditambahkan Dutton, bahwa upaya penyelundupan 2.500 orang telah dihentikan sejak operasi militer itu diluncurkan, dengan 33 kapal pencari suaka diusir -- kebanyakan ke wilayah Indonesia.
Dutton berterima kasih pada pemerintah Indonesia, Sri Lanka dan Malaysia yang disebutnya 'telah membantu kami tidak hanya dalam menangkal kapal-kapal itu tapi juga keterlibatan mereka dalam penangkapan pada penyelundup manusia yang terlibat perdagangan keji ini'.
Tidak disebutkan lebih lanjut oleh Dutton, negara-negara mana saja yang membantu menangkap ratusan penyelundup manusia itu.
Namun diketahui bahwa sejak operasi itu dilancarkan, otoritas Australia mengirim manusia-manusia perahu -- sebutan untuk para pencari suaka -- ke wilayah Papua Nugini dan Nauru. Mereka dilarang bermukim di kamp-kamp pengungsi Australia.
Para manusia perahu itu bisa kembali ke negara asal mereka, atau memulai hidup baru di Papua Nugini atau Nauru, atau pergi ke negara lain. Lebih dari 300 manusia perahu telah dimukimkan di AS, di bawah kesepakatan Australia dengan mantan Presiden AS Barack Obama. Namun ratusan lainnya masih tidak jelas.
Otoritas Australia menegaskan bahwa kebijakannya ini telah menangkal orang-orang melakukan pelayaran berbahaya ke wilayahnya. Namun PBB dan organisasi HAM mengecam Australia yang dianggap mengabaikan orang-orang yang rapuh dan tak berdaya.
Tonton juga 'Komplotan Penyelundup Narkoba Malaysia Ditembak Mati':
(nvc/bag)
