AS Tolak Visa 6 Pejabat Palestina yang Akan Ikuti Pertemuan PBB

New York - Otorita Amerika Serikat telah menolak pemberian visa untuk enam pejabat Palestina yang harus mengikuti pertemuan tingkat tinggi di markas besar PBB di New York pekan ini.

Keenam pejabat dari kantor Perdana Menteri (PM) Palestina itu harusnya mengikuti pertemuan tersebut untuk menyampaikan laporan mengenai upaya-upaya Palestina untuk mencapai 17 tujuan, yang ditetapkan PBB guna menanggulangi kemiskinan ekstrem dan memajukan pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Cara Kejam Israel Menggusur Permukiman Palestina

Tonton juga video: 'Israel Bombardir Jalur Gaza, 2 Warga Palestina Tewas'

[Gambas:Video 20detik]

"Konsulat AS menolak visa untuk mereka dan tentunya kekuatan pendudukan Israel mempersulit masalah tersebut," ujar Riyad Mansour, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (19/7/2018).

Dengan tidak hadirnya keenam pejabat Palestina itu, maka Mansour-lah yang menyampaikan presentasi atas nama Palestina. Dikatakan Mansour, dalam pertemuan di PBB tersebut, Mansour mengatakan bahwa otoritas Palestina "berusaha sebaik kami" untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut. Namun ujarnya, rintangan utama dalam proses tersebut adalah "dampak negatif dari pendudukan Israel."

Baca juga: Orang Terkaya RI Sumbang Rp 25 M ke Pengungsi Palestina dan Suriah

Mansour mengatakan, dirinya akan mengajukan protes pada komisi PBB yang mengawasi hubungan dengan Amerika Serikat, negara tuan rumah dari PBB. Saat ini kantor misi AS di PBB belum memberikan komentar mengenai hal ini.

Hubungan antara AS dan kepemimpinan Palestina telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut. Langkah tersebut menuai protes keras dari pemerintah Palestina yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Pemerintahan Trump juga telah memangkas dana untuk badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina, atau UNRWA. Akibatnya, badan PBB tersebut harus berjuang untuk mengisi kesenjangan anggaran utama untuk program pendidikan dan kesehatannya.


(ita/ita)