Pemimpin Iran Kritik AS Soal Pemisahan Anak Imigran dari Keluarga

Teheran - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memisahkan anak-anak dari orang tuanya yang imigran ilegal di perbatasan Meksiko-AS. Khamenei menyebutnya sebagai 'kejahatan'.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (20/6/2018), kritikan Khamenei untuk pemerintah AS ini disampaikan via situs resminya.

"Melihat gambar tindak kriminal memisahkan ribuan anak-anak dari ibu-ibu mereka di Amerika membuat seseorang menjadi gusar," sebut Khamenei dalam pernyataannya.

"Tapi warga Amerika memisahkan anak-anak dari orang tua mereka yang imigran dengan kejahatan total," imbuhnya.

Baca juga: Trump: Untuk Adili Imigran Ilegal, Anda Harus Ambil Anak-anaknya

Pekan ini, pejabat-pejabat AS mengatakan lebih dari 2.300 anak-anak telah dipisahkan dari orang tua atau wali pendamping mereka sejak awal Mei lalu. Hal ini dimulai saat pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakannya untuk menangkap dan mengadili siapa saja yang melintasi perbatasan AS-Meksiko, terlepas apakah mereka sedang mengajukan suaka politik.

Karena anak-anak tidak bisa ikut ke penjara federal tempat orang tua mereka ditahan sembari menunggu persidangan, maka mereka harus dipisahkan. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya itu ditempatkan di fasilitas tersendiri yang dikelola oleh Kantor Permukiman Pengungsi, yang ada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia.

Namun banyak pihak menyebut fasilitas tempat anak-anak itu ditampung sementara mirip seperti kandang. Bahkan tayangan televisi setempat menunjukkan anak-anak menangis mencari orang tua mereka. Kebijakan Trump ini dianggap melanggar Konstitusi AS.

Baca juga: 2.000 Anak Terpisah dari Orang Tua Karena Kebijakan Trump

Khamenei sendiri selama ini kerap mengecam berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah AS. Dia semakin meningkatkan kritikannya setelah Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, bulan lalu.

Kesepakatan nuklir Iran itu mengatur pencabutan sejumlah sanksi internasional, sebagai balasan atas pembatasan program nuklir Iran. Kesepakatan itu disetujui oleh Iran dan enam negara lainnya, seperti AS, Rusia, China, Prancis, Jerman dan Inggris tahun 2015 lalu. Setelah AS menarik diri, lima negara lainnya bertekad menjaga kesepakatan itu tetap hidup.

(nvc/nkn)