Mendagri Inggris Mundur di Tengah Ramai Skandal Imigrasi

Mendagri Inggris Mundur di Tengah Ramai Skandal Imigrasi

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 30 Apr 2018 10:53 WIB
Amber Rudd (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)
London - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Inggris, Amber Rudd, mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dilakukan saat pemerintahan Perdana Menteri Theresa May menghadapi skandal imigrasi terkait warga keturunan Karibia yang sejak lama tinggal di Inggris, namun masih dilabel imigran ilegal.

Seperti dilansir Reuters, Senin (30/4/2018), pengunduran diri Rudd yang merupakan sekutu terdekat PM May ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Inggris. Terlebih PM May sedang merancang perundingan di saat-saat akhir sebelum Inggris dari Uni Eropa pada Maret 2019.

Dalam surat pengunduran dirinya yang diserahkan ke PM May pada Minggu (29/4) waktu setempat, Rudd mengakui bahwa dirinya telah menyesatkan komite parlemen Inggris pada Rabu (25/4) lalu, dengan menyangkal pemerintah Inggris pernah merencanakan deportasi para imigran ilegal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dokumen yang terungkap belakangan, menunjukkan pemerintah Inggris pernah merencanakan demikian. 'Windrush generation' yang merujuk pada imigran asal Karibia yang tiba di Inggris tahun 1948, juga termasuk dalam kelompok imigran ilegal yang rencananya akan dideportasi.


PM May telah menerima pengunduran diri Rudd, yang menjabat Menteri Dalam Negeri Inggris sejak tahun 2016.

Selama dua pekan ini, pemerintahan PM May berjibaku untuk menjelaskan kepada publik, soal mengapa sejumlah warga keturunan Karibia atau 'Windrush generation' tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti layaknya warga Inggris lainnya. Padahal 'Windrush generation' mendapat undangan ke Inggris untuk menutupi kekurangan buruh tahun 1948-1971 lalu. Banyak keturunan generasi ini yang tinggal dan bekerja di Inggris hingga saat ini.

Skandal ini menyelimuti pertemuan negara-negara persemakmuran di London, pekan lalu. Skandal ini juga memicu pertanyaan soal jejak PM May yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri selama 6 tahun sebelum terpilih menjadi PM Inggris.

"Skandal Windrush telah memberi titik terang pada isu penting bagi negara kita," sebut Rudd dalam surat pengunduran dirinya.


Ditegaskan Rudd dalam suratnya, bahwa publik menginginkan agar setiap orang yang menerima hak untuk tinggal di Inggris, untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Namun, lanjutnya, warga juga ingin agar imigran ilegal dikeluarkan dari Inggris.

Sementara itu, Partai Buruh yang merupakan oposisi pemerintahan, menegaskan PM May bertanggung jawab atas skandal ini. Mereka menuntut PM May menjelaskan perannya dalam kebijakan imigrasi pemerintahan Inggris.

"Perancang krisis ini, Theresa May, sekarang harus maju untuk memberikan keterangan jujur, menyeluruh dan segera soal bagaimana situasi yang tidak bisa dibenarkan ini terjadi di bawah pengawasannya," tegas juru bicara Partai Buruh, Diane Abbott.

(nvc/rna)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads