Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein semula dijadwalkan berpidato dalam sidang tersebut untuk membahas pelanggaran HAM di Suriah. Namun sidang batal terlaksana karena digagalkan oleh Rusia, China dan negara-negara lain yang menyatakan DK PBB bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional dan tidak seharusnya membahas HAM.
Seperti diberitakan media Turki, Anadolu Agency, Selasa (20/3/2018), sidang gagal terlaksana setelah Rusia meminta dilakukan voting prosedural mengenai perlu tidaknya menggelar sidang tersebut. Hasil voting dari 15 negara anggota DK PBB, delapan negara setuju sidang digelar namun empat negara (Rusia, China, Kazakhstan dan Bolivia) menolaknya dan tiga negara memilih abstain.
Sebelumnya pada Senin (19/3) waktu setempat, sebuah surat dikirimkan ke seluruh 15 negara anggota DK PBB yang isinya menyebutkan keprihatinan besar atas kegagalan melaksanakan resolusi DK PBB soal gencatan senjata di Suriah. Surat tersebut ditandatangani oleh Prancis, Kuwait, Swedia, Peru, Polandia, Amerika Serikat, Inggris dan Belanda.
Rusia merupakan pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang belakangan ini menuai kecaman karena serangan-serangan yang gencar dilakukan di Ghouta Timur, kawasan di pinggiran Damaskus yang dikuasai pemberontak. Pemerintah Rusia membela Suriah terkait serangan-serangan tersebut, dengan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menegaskan, ribuan teroris masih ada di Ghouta Timur dan perang melawan terorisme akan terus dilanjutkan. (ita/ita)
