Dalam sesi pemungutan suara DK PBB yang digelar pada Senin (26/2) waktu setempat, draf resolusi tersebut disetujui oleh 11 negara dari 15 negara anggota DK PBB, namun digagalkan oleh Rusia yang menggunakan hak vetonya. Adapun China dan Kazakhstan memilih abstain dan Bolivia menolak.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (26/2/2018), dalam draf itu disebutkan mengenai laporan panel PBB yang menyatakan Iran telah melanggar embargo senjata 2015 terhadap Yaman. Setelah berjam-jam negosiasi alot untuk mencapai kompromi, Rusia menegaskan bahwa pihaknya menolak keras temuan dalam laporan PBB tersebut dan tak akan mendukung draf resolusi yang menyinggung soal laporan PBB tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan panel pakar-pakar PBB pada Januari lalu menyimpulkan, Iran melakukan pelanggaran setelah dipastikan bahwa rudal-rudal yang ditembakkan Houthi ke Arab Saudi tahun 2017 lalu, dibuat di Iran.
Dalam laporan PBB itu ditemukan bahwa Teheran telah melanggar embargo senjata dengan gagal menghentikan pengiriman senjata. Namun meski begitu disebutkan bahwa para pakar PBB tak bisa mengidentifikasi pemasok senjata untuk Houthi tersebut.
Nebenzia pun mengingatkan bahwa menargetkan Iran bisa menimbulkan konsekuensi destabilisasi yang berbahaya di Timur Tengah, dengan meningkatnya ketegangan antara Syiah dan Sunni.
Rusia sejak lama telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Iran. Rusia dan Iran juga memberikan dukungan militer untuk rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam memerangi para pemberontak di Suriah.
Pihak kantor misi Iran untuk PBB menyebut AS dan Inggris telah mendorong draf resolusi yang tak beralasan guna memajukan agenda politik anti-Iran. "Iran membantah keras tuduhan-tuduhan menyangkut pengiriman senjata ke Yaman," demikian statemen kantor misi Iran.
(ita/ita)











































