DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 23:09 WIB

Disinggung Soal HAM, Duterte Batal Beli 16 Helikopter dari Kanada

Aditya Mardiastuti - detikNews
Disinggung Soal HAM, Duterte Batal Beli 16 Helikopter dari Kanada Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: REUTERS/Ezra Acayan/File Photo)
Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membatalkan kontrak senilai USD 235 juta untuk pembelian 16 helikopter dari Kanada. Musababnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memerintahkan peninjauan kembali atas masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya memberitahukan pasukan bersenjata untuk membatalkan kontrak. Jangan dilanjutkan lagi, dan nanti kami akan mencari supplier lainnya," ujar Duterte dikutip dari AFP, Jumat (9/2/2018).

Hal itu disampaikan Duterte setelah mengumumkan pembatalan kontrak pembelian 16 helikopter jenis Bell 412EPI. Padahal, kontrak kerja sama ini baru pekan lalu diumumkan oleh kedua pemerintah Filipina dan Kanada.

Pihak Kanada pada Kamis (8/2), mengatakan kesepakatan ini sedang ditinjau ulang karena kekhawatiran mengenai catatan HAM Duterte, yang memiliki subyek pengaduan di Pengadilan Pidana Internasional dengan dugaan 'pembunuhan massal' ribuan tersangka narkoba Filipina.


Sementara, pihak Bell Helikopter, perusahaan pembuat helikopter yang bermarkas di Texas, mengumumkan kesepakatan pembelian pesawat itu dimaksudkan untuk berbagai macam misi seperti penanganan bencana, pencarian dan penyelamatan, transportasi penumpang dan transportasi utilitas.

Namun, pemerintah Manila mengatakan bahwa helikopter itu juga akan digunakan untuk operasi 'anti-terorisme', termasuk mengevakuasi tentara yang terluka memerangi gerilyawan.

Duterte mengatakan bahwa dia menghormati pendirian Kanada. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa angkatan udara Filipina juga akan menggunakan helikopter tersebut untuk 'melawan pemberontak dan teroris'.

"Jangan membeli lagi dari Kanada dan AS karena selalu ada syarat yang melekat," katanya, seraya menambahkan bahwa dia mengacu pada alat pertahanan.

"Jika saya tidak bisa menggunakan kapal tempur, helikopter, maka saya mungkin juga menyerahkan pemerintah ini kepada mereka," kata Duterte merujuk pada pemberontak.

"Alasan saya membeli helikopter itu untuk membasmi mereka semua," imbuh Duterte.


Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa tinjauan HAM yang ketat akan dilakukan sebelum ada izin ekspor dikeluarkan melalui kontrak helikopter yang difasiliasi Canadian Commercial Corp.

"Perdana Menteri dan saya telah sangat terang mengenai pelanggaran HAM dan pembunuhan di luar hukum pada rezim Duterte," ujar Freeland kepada parlemen.

"Saya memiliki wewenang untuk menolak sebuah izin, jika saya merasa hal itu menimbulkan risiko pada HAM, dan saya siap untuk melakukannya," katanya.


(ams/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed