Buntut Shutdown, Trump Tawarkan Status WN ke 1,8 Juta Imigran Ilegal

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan status kewarganegaraan untuk 1,8 juta imigran ilegal berusia muda di AS. Tawaran ini menunjukkan pergeseran tajam posisi Trump yang sebelumnya menentang imigran ilegal dengan tegas.

Pergeseran posisi ini diumumkan seorang pejabat senior Gedung Putih, pada Kamis (25/1) waktu setempat. Diketahui bahwa sebelumnya Trump menolak mengabulkan tuntutan Partai Demokrat yang meminta pemerintah melindungi ratusan ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi.

[Gambas:Video 20detik]

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti dilansir Reuters, Jumat (26/1/2018), hal yang disampaikan pejabat senior Gedung Putih ini termuat dalam proposal reformasi imigrasi menyeluruh yang akan diajukan secara resmi kepada Kongres AS, pekan depan.

Rencana ini mencakup nasib para imigran ilegal berusia muda yang biasa disebut 'Dreamers', yakni imigran yang dibawa ke AS saat masih anak-anak. Disebutkan pejabat senior Gedung Putih ini, bahwa proses pemberian kewarganegaraan itu akan berlangsung selama 10-12 tahun ke depan.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Trump Teken Rencana Anggaran Jangka Pendek, Shutdown Berakhir

Trump menawarkan status kewarganegaraan untuk kelompok imigran ilegal yang lebih luas dari yang diharapkan kubu Demokrat. Awalnya hanya diusulkan oleh Demokrat agar pemerintahan Trump melindungi 690 ribu imigran muda yang terdaftar program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Faktanya, tawaran dari Trump diberlakukan untuk 1,8 juta imigran ilegal berusia muda di AS.

Persoalan perlindungan untuk imigran ilegal ini sempat memicu ketidaksepakatan dalam pembahasan rencana anggaran federal AS, pekan lalu, yang berujung shutdown atau penutupan pemerintah AS selama tiga hari.

Sebagai pertukaran atas tawaran kewarganegaraan itu, Trump meminta Kongres menyetujui anggaran US$ 25 miliar sebagai 'trust fund' untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, dalam upaya menghentikan kedatangan imigran ilegal. Diketahui tembok perbatasan merupakan salah satu janji kampanye besar Trump.

"Departemen Keamanan Dalam Negeri harus memiliki sarana untuk menangkal imigran ilegal; kemampuan mengusir individu-individu yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal, dan kebutuhan vital otoritas kita untuk melindungi keamanan nasional," sebut pejabat senior Gedung Putih itu kepada wartawan setempat.

Baca juga: Shutdown Berakhir dan AS Normal Lagi, Siapa Menang Siapa Kalah?

Dalam rencana reformasi imigrasi itu, Trump juga meminta Kongres AS untuk mempersulit proses penerimaan imigran legal di masa mendatang. Salah satunya dengan menghapuskan program lotre green card yang telah diberlakukan sejak tahun 1990. Program lotre green card ini awalnya bertujuan agar asal imigran baru di AS bisa bervariasi atau tidak monoton dari beberapa negara saja.

Dalam argumennya, Trump menyebut program ini mengizinkan imigran dari negara yang mendukung ekstremis Islam, masuk ke AS. "Program ini dipenuhi kebohongan dan penyalahgunaan dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional," sebut Gedung Putih dalam proposal itu.

Poin lain untuk mempersulit penerimaan imigran legal adalah pembatasan secara ketat program imigrasi keluarga, atau yang disebut Trump sebagai 'imigrasi berantai'. Program ini mengatur proses imigrasi untuk anggota keluarga besar dari setiap imigran yang telah berstatus warga negara AS. Namun sesuai tawaran Trump, nantinya hanya keluarga inti saja yang boleh pindah ke AS.

Baca juga: Pemerintahan Tutup 3 Hari, Ekonomi AS Bisa Terpangkas 0,3%

Para pengamat menilai, tawaran-tawaran Trump ini nantinya akan akan memotong separuh dari sekitar 1 juta imigran yang ingin pindah ke AS, setiap tahunnya. Kubu Demokrat diprediksi tidak akan 'meloloskan' tawaran Trump ini dengan mudah di Kongres AS. "Tidak ada pembenaran kebijakan publik untuk memotong jumlah imigrasi legal hingga separuh. Tidak ada," tegas Senator Demokrat, Brian Schatz, mengomentari Trump via Twitter.

(nvc/rna)