DetikNews
Kamis 18 Januari 2018, 11:42 WIB

AS Bekukan Dana Palestina, PBB Serukan Negara Lain Menyumbang

Rita Uli Hutapea - detikNews
AS Bekukan Dana Palestina, PBB Serukan Negara Lain Menyumbang Donald Trump (Foto: BBC World)
Washington - Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA mengingatkan pihaknya menghadapi krisis pendanaan terburuk setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana untuk badan tersebut.

UNRWA membantu para pengungsi Palestina dan keturunan mereka di seluruh Timr Tengah dengan menyediakan berbagai kebutuhan, termasuk layanan medis dan sekolah-sekolah. Sekitar 5 juta warga Palestina menikmati layanan badan PBB tersebut.

Pada Selasa (16/1) waktu setempat, pemerintah AS membekukan dana sumbangan US$ 65 juta (sekitar Rp 865 miliar) untuk UNRWA. Ini dilakukan dua pekan setelah Trump melontarkan ancaman pembekuan dana sumbangan untuk UNRWA. Selama ini AS merupakan kontributor terbesar bagi United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees (UNRWA).

Amerika Serikat telah memberi tahu UNRWA bahwa mereka akan membayar angsuran pertama tahun ini senilai US$ 60 juta atau sekitar Rp 800 miliar, namun sisanya senilai US$ 65 (setara dengan Rp 865 miliar) akan dibekukan, tergantung pertimbangan di masa mendatang.

"AS telah mengumumkan akan menyumbangkan US$ 60 juta untuk budget program ... Ini secara dramatis mengurangi kontribusi, yang berakibat pada krisis pendanaan paling parah dalam sejarah badan ini," tutur juru bicara UNRWA, Chris Gunness seperti dikutip kantor berita AFP, Kamis (18/1/2018).

Pejabat-pejabat Palestina pun melontarkan kemarahan atas langkah AS tersebut. Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, pembekuan dana itu merupakan kekejaman terhadap penduduk rentan.

Kecaman juga disampaikan perwakilan Palestina untuk Washington, Husam Zomlot. "Para pengungsi Palestina dan akses anak-anak ke layanan kemanusiaan dasar, seperti makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, bukanlah alat tawar-menawar, melainkan kewajiban AS dan internasional," tegas Zomlot.

Kepala UNRWA Pierre Krahenbuhl menyampaikan keprihatinan dan menyerukan negara-negara anggota PBB lainnya untuk menyumbang. Krahenbuhl mengatakan, dana US$ 60 juta cukup untuk tetap mengelola sekolah-sekolah dan rumah sakit. Namun ditekankannya, angka itu turun drastis dari US$ 350 juta yang dibayarkan Washington sepanjang tahun 2017.
(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed