.webp)
Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2018), persetujuan ini diberikan oleh Komisi Kementerian Pertahanan Israel yang memiliki wewenang atas pembangunan permukiman Yahudi pada Rabu (10/1) waktu setempat.
Dituturkan Hagit Ofran dari Peace Now, yang merupakan organisasi pemantau pembangunan permukiman Yahudi, sekitar 352 rumah telah menerima persetujuan akhir, sedangkan sisanya masih pada tahap awal proses perizinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ofran, mayoritas perizinan yang dikeluarkan berlaku untuk permukiman yang ada di wilayah Tepi Barat bagian dalam, yang kemungkinan nanti harus dievakuasi jika solusi dua negara tercapai dalam konflik Israel-Palestina.
"Ini menjadi bagian dari tren umum bahwa pemerintah (Israel-red), yang akan membangun di seluruh wilayah Tepi Barat, tengah melakukan pembangunan lebih banyak di tempat-tempat yang nantinya perlu dijauhi oleh Israel, dan pemerintah melakukan cara ini untuk menghancurkan kesempatan terwujudnya solusi dua negara," sebut Ofran.
Insiden penembakan yang menewaskan seorang pemukim Israel pada Selasa (9/1) pekan ini di Tepi Barat, memicu seruan baru agar pembangunan permukiman Yahudi dilanjutkan. Meskipun sebenarnya proses pemberian izin untuk pembangunan permukiman itu terus berlanjut.
Data dari Peace Now menunjukkan 6.742 proyek permukiman telah disetujui sepanjang tahun 2017 lalu. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak tahun 2013. Permukiman Yahudi yang dibangun otoritas Israel dipandang ilegal menurut hukum internasional. Pembangunan permukiman di atas wilayah Palestina ini juga dianggap menghalangi tercapainya perdamaian atas konflik Israel-Palestina.
Israel menuai kritikan keras dari pemerintahan AS pada era Presiden Barack Obama terkait pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya. Namun dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, situasinya bertolak belakang karena Trump mendukung Israel. Seringkali dukungan Trump dan AS dimanfaatkan Israel untuk memperluas permukimannya di wilayah Palestina.
(nvc/ita)
