AS Setujui Penjualan Rudal Antibalistik ke Jepang untuk Hadapi Korut

Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju untuk menjual sejumlah rudal antibalistik kepada Jepang. Rudal-rudal ini akan digunakan Jepang sebagai pertahanan diri melawan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).

Rudal antibalistik merupakan jenis peluru kendali yang berfungsi mencegat dan menghancurkan rudal musuh. Kabar pembelian rudal antibalistik ini diungkapkan setelah Korut dan Korea Selatan (Korut) menggelar dialog resmi pertama dalam dua tahun terakhir pada Selasa (9/1) kemarin.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/1/2018), kesepakatan jual-beli rudal antibalistik ini menindaklanjuti rentetan uji coba rudal Korut, dengan beberapa di antaranya terbang melintasi wilayah Jepang.

Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (9/1) waktu setempat, meminta Kongres AS untuk menyetujui kesepakatan penjualan rudal senilai US$ 133 juta (Rp 1,7 triliun) itu. Kesepakatan penjualan itu terdiri dari empat rudal antibalistik dan perangkat kerasnya. Rudal antibalistik buatan Raytheon Co dan BAE Systems ini bisa diluncurkan dari sebuah kapal penghancur di lautan atau dari sistem yang berbasis di daratan.

Baca juga: Jepang Berniat Miliki Rudal yang Mampu Jangkau Korut

Seorang pejabat AS menyebut, penjualan rudal antibalistik ini menindaklanjuti 'komitmen Presiden (Donald) Trump untuk memberikan tambahan kemampuan pertahanan kepada sekutu-sekutunya yang terancam oleh perilaku provokatif DPRK'. DPRK merupakan kependekan dari nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Pada Desember 2017, Jepang secara resmi memutuskan untuk memperluas sistem pertahanan rudal balistiknya. Jepang nantinya akan melengkapi sistem pertahanannya dengan rudal pencegat dan stasiun radar Aegis yang berbasis di daratan, yang semuanya buatan AS.

Menurut sumber yang memahami rencana Jepang ini, proposal untuk merakit baterai dua Aegis Ashore tanpa rudal, dilaporkan memakan biaya sedikitnya US$ 2 miliar. Kemungkinan besar sistem pertahanan itu belum bisa beroperasi maksimal setidaknya hingga tahun 2023.

Dituturkan Pentagon dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan AS James Mattis dan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera telah berbicara via telepon pada Senin (8/1) waktu setempat. Dalam pembicaraan itu, Pentagon menyebut keduanya 'mengecam perilaku Korut yang sembrono dan melanggar hukum'.

(nvc/ita)