Komentar Lagi Soal Iran, Trump: Rakyat Iran Ditindas Bertahun-Tahun

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengomentari unjuk rasa besar-besaran yang tengah berlangsung di Iran. Trump menegaskan rakyat Iran ingin perubahan dan rezim penindas tidak akan bisa bertahan selamanya.

Seperti dilansir AFP, Selasa (2/1/2018), Trump kembali mengomentari situasi dalam negeri Iran via akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump, pada Senin (1/1) waktu setempat. Dia melampirkan dua potongan klip pidatonya soal Iran di hadapan Majelis Umum PBB, tahun lalu.

"Iran gagal di setiap level meskipun ada kesepakatan buruk yang dibuat oleh Pemerintahan (Barack) Obama dengan mereka. Rakyat Iran yang hebat telah ditindas selama bertahun-tahun. Mereka lapar akan pangan dan akan kebebasan," ucap Trump lewat komentar terbarunya.

"Tidak hanya hak asasi manusia, kekayaan Iran juga telah dijarah. SAATNYA UNTUK PERUBAHAN!" imbuhnya.

Baca juga: Demo Antipemerintah di Iran Tewaskan 14 orang, Termasuk Satu Polisi

Trump terus berkomentar soal situasi terkini di Iran selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota di Iran berlangsung sejak Kamis (28/12) lalu. Hingga Senin (1/1) kemarin, dilaporkan sedikitnya 14 orang termasuk satu polisi, tewas. Unjuk rasa ini memprotes pemerintah Iran terkait situasi ekonomi yang terus memburuk.

"Rezim penindas tidak bisa bertahan selamanya, dan akan datang hari saat rakyat Iran menghadapi sebuah pilihan. Dunia menyaksikan!" ucap Trump dalam kicauannya, seperti mengutip pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada September 2016 lalu.

"Seluruh dunia memahami bahwa rakyat Iran yang baik ingin perubahan, dan, selain kekuatan militer Amerika Serikat yang besar, rakyat Iran menjadi hal yang paling ditakuti pemimpinnya," imbuh Trump.

Baca juga: Demo di Iran Memanas, KBRI Tehran Imbau WNI Waspada

Dalam pernyataan terpisah, Wakil Presiden AS Mike Pence juga mengomentari situasi terkini Iran. "Saatnya telah tiba bagi rezim di Teheran untuk mengakhiri aktivitas teroris, korupsi dan pengabaian terhadap hak asasi manusia," ucapnya.

(nvc/rna)